Page 125 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

112 Gubernur Pertama di Indonesia

Setelah melewati perjuangan dan upaya bertahan yang cukup
sulit, pada tahun 1969, keluar Keputusan Presiden nomor 36 tahun
1969 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden
nomor 22 tahun 1970. Sejak saat itu, Gerakan Koperasi Pegawai
Negeri mendapat modal dari potongan gaji para pegawai negeri
hingga tahun 1974.
Permasalahan lain yang menjadi tantangan bagi R.P. Soeroso
adalah keperluan untuk menambah jumlah anggota koperasi
pegawai negeri sipil. Jumlah pegawai negeri pada saat itu hampir dua
juta jiwa, akan tetapi yang menjadi anggota koperasi hanya
berjumlah sekitar 600 ribu jiwa. Angka tersebut hanya mencakup
satu per tiga dari jumlah total keseluruhan pegawi negeri di
Indonesia pada periode tersebut. R.P. Soeroso melakukan berbagai
upaya tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan
seluruh Instansi dan para gubernur di daerah agar para pegawainya
ikut menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri.
Pada tahun 1974, saat Keputusan Presiden Nomor 22 / 1970
akan dihentikan, Direktur Jenderal Koperasi ingin mengambil modal
dari koperasi pegawai negeri sesuai dengan keputusan presiden
nomor 36 / 69 dan keputusan presiden nomor 22 / 19 70 bersamaan
dengan keputusan bersama tiga menteri lainnya, akan tetapi R.P.
Soeroso menentang tindakan tersebut. Bagi R.P. Soeroso, keputusan
tiga menteri tidak menjadi landasan yang kuat serta bukan peraturan
pemerintah. Baginya, bantuan presiden yang sudah diberikan itu
harus menjadikan modal tetap untuk berada di dalam Koperasi
Pegawai Negeri yang dikelola dan dijalankan oleh Induk Koperasi
Pegawai Negeri di bawah pimpinan R.P. Soeroso.
Akan tetapi, penentangan yang dilakukan oleh R.P. Soeroso,
tidak mendapatkan hasil yang dinginkan. Keputusan Presiden Nomor
56 tahun 1974 mulai berlaku pada 1 Januari 1975. Modal yang
didapat selama kurun waktu 1969 hingga 1974 yang berasal dari
potongan gaji pegawai negeri, Kemudian bisa membiayai koperasi
pegawai negeri untuk memperpanjang aktivitasnya. Akan tetapi,
modal tersebut tidaklah cukup untuk menutup berbagai keperluan