Page 123 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 123

110       Gubernur Pertama di Indonesia



            cikal bakal apa yang kita kenal juga sebagai Induk Koperasi Pegawai
            Negeri.  Koperasi  bentukkan  R.P.  Soeroso  ini  mendapat  perhatian
            yang  penuh  dari  Kabinet  Parlementer  yang  sedang  berkuasa  pada
            saat itu.
                    Dengan adanya dukungan dari pemerintah, Koperasi Pegawai
            Negeri berhasil mendapatkan pinjaman dari Bank Indonesia hingga
            mencapai angka 250 juta Rupiah, yang tidak disertai dengan bunga.
            Modal  tersebut  dipergunakan  oleh  para  anggota  koperasi  untuk
            melakukan  pembelian  berbagai  komoditas  seperti  kain  batik  dan
            tekstil  untuk  para  anggota  Koperasi  Pegawai  Negeri.  Anggota  dari
            Koperasi  Pegawai  Negeri  itu  sendiri  terdiri  dari  para  pegawai
            pemerintahan yang tersebar di seluruh Indonesia.
                    Atas  kecapakan  dalam  pengelolaan  usaha,  uang  pinjaman
            yang didapat dari Bank Indonesia itu kemudian dapat dikembalikan
            tanpa  adanya  bunga,  sehingga  modal  dan  keuntungan  bisa
            dipergunakan  secara  optimal  dan  keunungan  didapat  secara
            maksimal. Selain itu, koperasi pegawai negeri juga memberikan fitur
            terhadap para anggotanya untuk dapat mengangsur berbagai barang
            selama  beberapa  bulan  maupun  beberapa  tahun.  Kemajuan  yang
            diperoleh  oleh  gerakan  koperasi  pegawai  negeri,  merupakan  buah
            tangan  pimpinan  langsung  dari  R.P.  Soeroso  yang  mendapat
            dukungan pula  dari Kabinet Parlementer dari periode 1952 hingga
            1958.  Ketika  itu  gerakan  tersebut  sudah  mencapai  jumlah  anggota
            sekitar 1,3 juta orang.
                    Kendala  yang  dialami  oleh  Induk  Koperasi  Pegawai  Negeri,
            baru  mulai  terlihat  ketika  terjadi  perubahan  sistem  pemerintahan
            dari  parlementer  menuju  presidensil  pada  tahun  1959.  Ketika  itu
            Gerakan  Koperasi  Pegawai  Negeri  mengalami  kemunduran  pada
            tahun 1960 karena banyak bank-bank yang sebelumnya merupakan
            sumber  pemodalan  yang  digunakan  oleh  Koperasi  Pegawai  Negeri,
            dibekukan  oleh  pemerintah.  Koperasi  Pegawai  Negeri  mengalami
            kesulitan pencarian modal pada saat itu.
                    Permasalah  lain  juga  kemudian  muncul.  Ketika  itu,  gerakan
            koperasi  dipimpin  langsung  oleh  Menteri  Koperasi  yang  menjadi
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128