Page 199 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 199
Pangeran Mohammad Noor 185
LINGGARJATI DAN AKHIR JABATAN
Perjanjian Linggarjati pada dasarnya merupakan salah satu strategi
Indonesia untuk memperkokoh eksistensinya di dunia internasional
dan menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah fakta.
Perjanjian Linggarjati tentu tidak dapat dilepaskan dari latar
belakang internasional dan nasional. Bagi perjuangan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terdapat tiga hal penting
dari perjanjian Linggarjati. Pertama, Linggarjati mengindikasikan
pengakuan Belanda atas eksistensi pemerintah Indonesia; kedua,
Linggarjati menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk
mengorganisasi pemerintahnya dan menyusun kekuatan fisiknya.
Ketiga, dunia Internasional sudah melihat bahwa pemerintahan
Indonesia adalah sebuah fakta.
46
Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto
Pcmerintah Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera dan Madura.
Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentera Serikat atau oleh
tentera Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja sama
antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula ke dalam daerah
Republik. Untuk menelenggarakan yang demikian itu, maka dengan
segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu-perlu supaya
selambat-lambatnya pada waktu yang disebutkan dalam Pasal 12
termasuk daerah yang tersebut itu telah selesai. Adapun negara-
negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu ialah
Republik Indonesia, Kalimantan dan Indonesia Timur, yaitu dengan
tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian
daerah untuk menyatakan kehendaknya, menurut aturan
demokratis, supaya kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat
boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.
Demikian antara lain bunyi pembukaan Persetujuan
Linggarjati yang terdapat dalam Pasal 1 dan 4, ditandatangani oleh
Komisi Jenderal Belanda dan delegasi Pemerintah Republik pada 15
November 1946. Sebagian kalangan di Kalimatan memandang bahwa
persetujuan itu memperlihatkan Pemerintah RI seakan-akan

