Page 199 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 199

Pangeran Mohammad Noor      185



               LINGGARJATI DAN AKHIR JABATAN

               Perjanjian Linggarjati pada dasarnya merupakan salah satu strategi
               Indonesia untuk memperkokoh eksistensinya di dunia internasional
               dan  menyatakan  bahwa  kemerdekaan  Indonesia  itu  adalah  fakta.
               Perjanjian  Linggarjati  tentu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  latar
               belakang    internasional   dan    nasional.   Bagi    perjuangan
               mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terdapat tiga hal penting
               dari  perjanjian  Linggarjati.  Pertama,  Linggarjati  mengindikasikan
               pengakuan  Belanda  atas  eksistensi  pemerintah  Indonesia;  kedua,
               Linggarjati   menjadi    kesempatan     bagi   Indonesia    untuk
               mengorganisasi  pemerintahnya  dan  menyusun  kekuatan  fisiknya.
               Ketiga,  dunia  Internasional  sudah  melihat  bahwa  pemerintahan
               Indonesia adalah sebuah fakta.
                                            46
                      Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto
               Pcmerintah  Republik  Indonesia  atas  Jawa,  Sumatera  dan  Madura.
               Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentera Serikat atau oleh
               tentera  Belanda  dengan  berangsur-angsur  dan  dengan  kerja  sama
               antara  kedua  belah  pihak  akan  dimasukkan  pula  ke  dalam  daerah
               Republik. Untuk menelenggarakan yang demikian itu, maka dengan
               segera  akan  dimulai  melakukan  tindakan  yang  perlu-perlu  supaya
               selambat-lambatnya  pada  waktu  yang  disebutkan  dalam  Pasal  12
               termasuk  daerah  yang  tersebut  itu  telah  selesai.  Adapun  negara-
               negara  yang  kelak  merupakan  Negara  Indonesia  Serikat  itu  ialah
               Republik Indonesia, Kalimantan dan Indonesia Timur, yaitu dengan
               tidak  mengurangi  hak  kaum  penduduk  daripada  sesuatu  bagian
               daerah   untuk    menyatakan    kehendaknya,    menurut    aturan
               demokratis,  supaya  kedudukannya  dalam Negara Indonesia Serikat
               boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.
                      Demikian  antara  lain  bunyi  pembukaan  Persetujuan
               Linggarjati yang terdapat dalam Pasal 1 dan 4, ditandatangani oleh
               Komisi Jenderal Belanda dan delegasi Pemerintah Republik pada 15
               November 1946. Sebagian kalangan di Kalimatan memandang bahwa
               persetujuan  itu  memperlihatkan  Pemerintah  RI  seakan-akan
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204