Page 200 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 200
186 Gubernur Pertama di Indonesia
melupakan dan membiarkan rakyat. Kendati Pemerintah RI pada
dasarnaya dari segi strategi politik dan diplomasi telah mendapat
kemajuan, yaitu pengakuan atas kedaulatan Indonesia.
Reaksi rakyat Kalimantan terhadap persetujuan tersebut
justru mendorong lebih kuat untuk menemukan jalan keluar dari
hambatan perjuangan yang dihadapi. Rakyat Kalimantan, terutama
anggota kelaskaran, termasuk Pasukan MN 1001, tidak pernah
mengakui Persetujuan Linggarjati sekalipun persetujuan politik itu
dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Rakyat Kalimantan
beranggapan bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan tidak bisa
dibatasi dengan Linggarjati. Sekalipun Pemerintah Republik
Indonesia telah menyatakan bersedia mengakui kedaulatan Belanda
atas daerah di luar Jawa, Madura dan Sumatera berdasar atas
kepentingan rakyat Indonesia umumnya namun politik yang
dijalankan Republik itu tidak pernah mengecilkan hati rakjat
Kalimantan.47
Bagi Tentara Republik Indonesia di Kalimatan, dan anggota
kelaskaran lainnya Persetujuan Linggarjati (25 Maret 1947)
merupakan tamparan terhebat sepanjang perjuangan
mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan. Persetujuan itu resmi
melepaskan Kalimantan dari wilayah Republik Indonesia. Setelah
perjanjian itu, Belanda dengan gigih berupaya memaksakan “Negara
Kalimantan (Borneo)” berdiri dengan terlebih dulu membentuk
daerah otonom Kalimantan Tenggara dan Banjar yang dilengkapi
dengan Dewan Banjar. Rencana pembentukan Negara Kalimantan
telah mengakibatkan sikap rakyat Kalimantan Selatan terbagi dalam
tiga golongan.
Pertama, golongan yang pro-Belanda yang merasa berutang
budi dan merasa perlu setia kepada Belanda. Mereka umumnya
golongan feodal yang mempertahankan kedudukannya di birokrasi
pemerintahan secara turun-temurun sebagai hadiah dari sistem
pemerintah kolonial Belanda. Termasuk dalam golongan ini adalah
pasukan KNIL, dan Polisi Belanda yang dipersenjatai Belanda untuk
memerangi sesama bangsa. Kedua, golongan federal yakni golongan

