Page 200 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 200

186       Gubernur Pertama di Indonesia



            melupakan  dan  membiarkan  rakyat.  Kendati  Pemerintah  RI  pada
            dasarnaya  dari  segi  strategi  politik  dan  diplomasi  telah  mendapat
            kemajuan, yaitu pengakuan atas kedaulatan Indonesia.
                    Reaksi  rakyat  Kalimantan  terhadap  persetujuan  tersebut
            justru  mendorong  lebih  kuat  untuk  menemukan  jalan  keluar  dari
            hambatan  perjuangan  yang  dihadapi.  Rakyat  Kalimantan,  terutama
            anggota  kelaskaran,  termasuk  Pasukan  MN  1001,  tidak  pernah
            mengakui  Persetujuan  Linggarjati  sekalipun  persetujuan  politik  itu
            dilakukan  sendiri  oleh  Pemerintah  Pusat.  Rakyat  Kalimantan
            beranggapan  bahwa  perjuangan  mencapai  kemerdekaan  tidak  bisa
            dibatasi  dengan  Linggarjati.  Sekalipun  Pemerintah  Republik
            Indonesia telah menyatakan bersedia mengakui kedaulatan Belanda
            atas  daerah  di  luar  Jawa,  Madura  dan  Sumatera  berdasar  atas
            kepentingan  rakyat  Indonesia  umumnya  namun  politik  yang
            dijalankan  Republik  itu  tidak  pernah  mengecilkan  hati  rakjat
            Kalimantan.47
                    Bagi  Tentara  Republik  Indonesia  di Kalimatan,  dan  anggota
            kelaskaran  lainnya  Persetujuan  Linggarjati  (25  Maret  1947)
            merupakan      tamparan      terhebat    sepanjang     perjuangan
            mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan. Persetujuan itu resmi
            melepaskan  Kalimantan  dari  wilayah  Republik  Indonesia.  Setelah
            perjanjian itu, Belanda dengan gigih berupaya memaksakan “Negara
            Kalimantan  (Borneo)”  berdiri  dengan  terlebih  dulu  membentuk
            daerah  otonom  Kalimantan  Tenggara  dan  Banjar  yang  dilengkapi
            dengan  Dewan  Banjar.  Rencana  pembentukan  Negara  Kalimantan
            telah mengakibatkan sikap rakyat Kalimantan Selatan terbagi dalam
            tiga golongan.
                    Pertama, golongan yang pro-Belanda  yang merasa  berutang
            budi  dan  merasa  perlu  setia  kepada  Belanda.  Mereka  umumnya
            golongan  feodal  yang  mempertahankan  kedudukannya  di  birokrasi
            pemerintahan  secara  turun-temurun  sebagai  hadiah  dari  sistem
            pemerintah  kolonial  Belanda.  Termasuk  dalam  golongan  ini  adalah
            pasukan KNIL, dan Polisi Belanda yang dipersenjatai Belanda untuk
            memerangi sesama bangsa. Kedua, golongan federal yakni golongan
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205