Page 202 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

188 Gubernur Pertama di Indonesia

Wakil Presiden berupa dukungan dan kesetiaan SKI terhadap
Republik Indonesia.
49
Konsekuensi politik dan yuridis Persetujuan Linggarjati
menjadikan Kalimantan berada di luar wilayah Republik Indonesia.
Dengan sendirinya, kedudukan Gubernur Kalimantan tidak ada lagi karena
dihapuskan berdasarkan Penetapan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1947. Konsekuensi lainnya seluruh satuan tentara
Republik di luar Jawa dan Sumatera harus dibubarkan. Selaras dengan
Persetujuan Linggarjati, Ir. Pangeran Mohammad Noor berhenti menjadi
Gubernur Kalimantan, sedangkan Markas Besar ALRI Divisi IV Pertahanan
Kalimantan di Tuban dilikuidasi dan diubah statusnya menjadi Mobiele
Brigade ALRI bermarkas di Madiun.
Menanggapi Persetujuan Linggarjati, Gubernur Pangeran
Mohammad Noor menyatakan,

Sebagai konsekuensi dari Persetujuan Linggarjati dan untuk
melaksanakan salah satu daripada siasat perjuangan yang
digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat di bawah pimpinan
Bung Hatta, maka dengan restu beliau cara perjuangan saya
alihkan dari infiltrasi bersenjata ke infiltrasi politik (infiltrasi
ke daerah pendudukan Belanda). Menurut perhitungan
secara tehnis-realistis maka untuk mencapai efisiensi yang
sebesar-besarnya, markas besar saya harus dipindahkan dari
Yogyakarta ke Jakarta di mana tersedia segala fasilitas untuk
melaksanakan infiltrasi politik itu.
50

Gubernur Pangeran Mohammad Noor kemudian pindah ke
Jakarta pada 1947. Di Jakarta, ia mendirikan Yayasan Dharma,
menerbitkan mingguan Mimbar Indonesia dengan tujuan
memberikan penerangan serta menanamkan semangat dan
keinsyafan bernegara, terutama bagi rakyat Indonesia yang berada di
daerah pendudukan Belanda. Misi terbitan ini adalah mengalahkan
wacana federal yang dibangun pemerintah Belanda.
Sementara itu, pasukan MN 1001 yang telah berkembang di
Kalimantan berganti nama menjadi Partai MTK (Mandau Talabang