Page 209 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 209

Pangeran Mohammad Noor      195





               32 Suriani, Pasukan, hlm. 14.

               33 Basry, Kisah, hlm. 48.
               34 Noor, Teruskan . . ., hlm. 50.

               35 Noor, hlm. 50.
               36 Suriani, Pasukan, hlm. 16.

               37 Sebutan  ‘Pasukan  MN  1001’  merupakan  singkatan  nama  Mohammad  Noor,
               sedangkan  ‘1001’  adalah  ‘cara’  atau  ‘jalan’  yang  bermakna  banyak  cara  atau  jalan
               perjuangan.
               38 Surat  Keterangan  Gubernur  Borneo,  12  Januari  1946,  dan  Surat  Pas  Jalan  dari
               Gubernur Borneo, 14 Januari 1946, kepada Tjilik Riwut selaku utusan Pemerintah RI
               ke Kalimantan. Lihat Suriani, Pasukan, hlm. 17–8.

               39 Suriani, Pasukan, hlm. 19.
               40 Suriani, hlm. 21.

               41 Wawancara Suriani dengan Darham Hidayat menyebutkan pertemuan antara Tjilik
               Riwut  dan  Pangeran  Mohammad  Noor  membahas  strategi  penyeberangan  ke
               Kalimantan.  Strategi  penyebarangan  juga  terdapat  dalam  Surat  Instruksi
               Gubernur, No. 73/170.0, 4 Februari 1946. Lihat Suriani, Pasukan, hlm. 21.

               42 Rombongan Tjilik Riwut terdiri atas tujuh pasukan lama, lima orang pasukan baru
               bergabung  berasal  dari  Sungai  Tabuk,  lima  orang  awak  kapal  dan  seorang  kepala
               desa sebagai pemandu. Suriani, Pasukan, hlm. 25.
               43 Suriani, hlm. 26.

               44 Basry, Kisah, hlm. 49.

               45 Suriani, Pasukan, hlm 31–3.
               46 Perjanjian Linggarjati didahului oleh perundingan di Hoge Voluwe, Negeri Belanda
               (14  –24  April  1946)  berdasarkan  suatu  rancangan  yang  disusun  oleh  Sjahrir,
               perdana  menteri  dalam  Kabinet  Sjahrir  II. Sebelumnya  (10  Februari  1946),  ketika
               Sjahrir  menjabat  perdana  menteri  dalam  Kabinet  Sjahnr  I,  Van  Mook  telah
               menyampaikan  kepada  Sjahrir  rencana  Belanda  yang  berisi  pembentukan  negara
               persemakmuran  Indonesia,  yang  terdiri  atas  kesatuan-kesatuan  yang  memiliki
               otonomi dari berbagai tingkat negara persemakanuran menjadi bagian dari Kerajaan
               Belanda. Bentuk politik ini hanya berlaku untuk waktu terbatas; setelah itu peserta
               dalam  Kerajaan  dapat  menentukan  apakah  akan  melanjutkan  hubungan
               berdasarkan kerja sama yang bersifat suka rela. Sementara itu, pemerintah Inggris
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214