Page 277 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

G.S.S.J Ratulangi 263

Ratulangi sebagai Ketua Umum; Mappanyuki sebagai Ketua
Kehormatan; dan Lanto Daeng Pasewang sebagai Ketua Pusat.
Pengurus lainnya adalah M. A. Pelupessi (Kepala Bagian Umum), A. N.
Hadjarati (Kepala Tata Usaha), Abdul Wahab Tarru (Kepala Bagian
Pendidikan). Sementara, Komando Pusat organisasi dijabat G. R.
Pantouw, H. M. Tahir, dan M. Suwang Daeng Muntu; sedangkan pada
Majelis Pendidikan Pusat duduk Nadjamuddin Daeng Malewa, dan
Mr. S. Binol Maddusila Daeng Paraga. Dalam struktur baru Sudara itu
terlihat posisi penting Ratulangi dalam konfigurasi kepolitikan di
Sulawesi.

INDONESIA MERDEKA

Pada masa pendudukan militer Jepang, G. J. S. S. Ratulangi ditunjuk
sebagai penasihat pada Angkatan Laut Jepang berkedudukan di
Makassar. Pengangkatan itu merupakan upaya pemerintah
pendudukan untuk memanfaatkan pengaruh Ratulangi di kalangan
rakyat Indonesia Timur. Dalam menjalankan tugasnya, Ratulangi
mengumpulkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang berasal dari
Indonesia Timur seperti Bali, Lombok, dan Palu yang menetap di
Jawa. Kepada mereka, ia menitipkan nasib 2.500 orang Minahasa di
Jawa. Sebaliknya, Ratulangi berjanji akan menjamin keselamatan
orang Jawa yang berada di Sulawesi Selatan. Tindakannya itu
menunjukkan bahwa ia menaruh perhatian besar terhadap nasib
orang-orang Minahasa yang tinggal di rantau.
Menjelang kemerdekaan, pemerintah pendudukan Jepang
membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI). Pembentukan badan itu dapat dilihat sebagai
upaya pemerintah militer Jepang mendapatkan sokongan yang
maksimal dari bangsa Indonesia. Ratulangi yang yang pada saat itu
berada di Sulawesi Selatan tidak ikut duduk dalam badan itu. Namun,
ia aktif dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada
18 Agustus 1945. Ia memimpin misi Sulawesi bersama Andi Sultan
Daeng Raja dan Andi Pangeran Daeng Parani.
1