Page 279 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

G.S.S.J Ratulangi 265

daerah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dibantu oleh
Komite Nasional Daerah. Daerah bekas Rikugun dibagi menjadi
empat gubernemen (pemerintahan daerah); demikian pula eks
daerah Kaigun dibagi menjadi empat gubernemen.
Sementara itu, di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX
pada 5 September mengeluarkan pernyataan bahwa Negeri
Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan kesultanan merupakan
‘daerah Istimewa’ dalam negara Republik Indonesia. Hubungan
antara Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pemerintah Pusat bersifat
langsung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik
Indonesia.

Sukarno dalam satu perbincangan dengan G. S. S. J. Ratulangi
(Sumber: Perpustakaan Nasional RI)

Setelah wilayah provinsi ditetapkan, pada hari itu juga, 19
Agustus 1945, Presiden Sukarno melantik delapan gubernur masing-
masing provinsi. Pada saat itulah, G. S. S. J. Ratulangi dilantik menjadi
Gubernur Sulawesi. Tujuh gubernur lainnya adalah Soetardjo
Kartohadikoesoemo (Jawa Barat), Raden Panji Soeroso (Jawa
Tengah), Raden Tumenggung Adipati Aryo Soerjo (Jawa Timur), Mr.
Teuku Mohammad Hasan (Sumatera), Ir. Pangeran Mohammad Noer