Page 283 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 283
G.S.S.J Ratulangi 269
yang lain. Peraturan Pemerintah tersebut berlaku surut sejak 17
Agustus 1945. Mengenai pembagian daerah, bentuk dan susunan
pemerintahannya yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta
penjelasannya, disebutkan bahwa pembagian wilayah Indonesia
terdiri atas provinsi, dan daerah provinsi dibagi dalam daerah yang
lebih kecil yang bersifat otonom dan atau bersifat daerah
administrasi dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang
ditetapkan dengan undang-undang.
Sebagai kelanjutan dari kekalahan tentara Jepang dalam
Perang Dunia II, pada 1 September 1945 dilakukan penyerahan tak
bersyarat Angkatan Perang Jepang kepada Sekutu. Tentara Inggris
yang merupakan bagian dari Sekutu diberi tanggung jawab atas
Indonesia untuk melaksanakan tiga tugas pokok. Pertama,
membebaskan secepat mungkin tahanan perang. Kedua, melucuti
tentara Jepang yang telah menyerah dan secepat mungkin
memulangkan mereka ke Jepang. Ketiga, menciptakan ketertiban
hukum dan keamanan sehingga dapat diwujudkan penyerahan
kekuasaan dari militer Inggris kepada pemerintahan sipil di
Indonesia yang sah secara tertib.
Untuk melaksanakan tugas Sekutu di Indonesia, Inggris
merekrut dua divisi pasukan India yang dikenal sebagai pasukan
Gurkha. Pada 16 September 1945, Laksamana Muda W. R. Patterson
tiba di Tanjungpriok, Jakarta, disusul kedatangan kontingen pertama
pasukan India (29 September) di bawah pimpinan Letnan Jenderal
Sir Philip Christison yang memegang komando Allied Forces
Netherlands East Indies. Sementara itu, dari Negeri Belanda, H. J. Van
Mook tiba di Jakarta pada 1 Oktober 1945 bersama NICA atau
Pemerintah Sipil Hindia Belanda. Datang membonceng Sekutu, Van
Mook mendapat mandat dari Ratu Belanda sebagai Gubernur
Jenderal Hindia Belanda dengan tugas meletakkan dasar-dasar
nieuwe rechtsorde atau “tertib hukum baru” untuk membentuk
pemerintahan daerah yang disusun secara federatif. Seperti terjadi
dalam sejarah, kedatangan Sekutu dan NICA menimbulkan reaksi
perlawanan rakyat Indonesia sehingga mengobarkan perang
kemerdekaan selama sekitar lima tahun setelah kemerdekaan.

