Page 283 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 283

G.S.S.J Ratulangi        269



               yang  lain.  Peraturan  Pemerintah  tersebut  berlaku  surut  sejak  17
               Agustus  1945.  Mengenai  pembagian  daerah,  bentuk  dan  susunan
               pemerintahannya  yang  diatur  dalam  Pasal  18  UUD  1945  beserta
               penjelasannya,  disebutkan  bahwa  pembagian  wilayah  Indonesia
               terdiri atas provinsi, dan daerah provinsi dibagi dalam daerah yang
               lebih  kecil  yang  bersifat  otonom  dan  atau  bersifat  daerah
               administrasi  dengan  bentuk  dan  susunan  pemerintahannya  yang
               ditetapkan dengan undang-undang.
                      Sebagai  kelanjutan  dari  kekalahan  tentara  Jepang  dalam
               Perang Dunia II, pada 1 September 1945 dilakukan penyerahan tak
               bersyarat  Angkatan  Perang  Jepang  kepada  Sekutu.  Tentara  Inggris
               yang  merupakan  bagian  dari  Sekutu  diberi  tanggung  jawab  atas
               Indonesia  untuk  melaksanakan  tiga  tugas  pokok.  Pertama,
               membebaskan  secepat  mungkin  tahanan  perang.  Kedua,  melucuti
               tentara  Jepang  yang  telah  menyerah  dan  secepat  mungkin
               memulangkan  mereka  ke  Jepang.  Ketiga,  menciptakan  ketertiban
               hukum  dan  keamanan  sehingga  dapat  diwujudkan  penyerahan
               kekuasaan  dari  militer  Inggris  kepada  pemerintahan  sipil  di
               Indonesia yang sah secara tertib.
                      Untuk  melaksanakan  tugas  Sekutu  di  Indonesia,  Inggris
               merekrut  dua  divisi  pasukan  India  yang  dikenal  sebagai  pasukan
               Gurkha. Pada 16 September 1945, Laksamana Muda W. R. Patterson
               tiba di Tanjungpriok, Jakarta, disusul kedatangan kontingen pertama
               pasukan India  (29 September) di bawah  pimpinan Letnan Jenderal
               Sir  Philip  Christison  yang  memegang  komando  Allied  Forces
               Netherlands East Indies. Sementara itu, dari Negeri Belanda, H. J. Van
               Mook  tiba  di  Jakarta  pada  1  Oktober  1945  bersama  NICA  atau
               Pemerintah  Sipil Hindia  Belanda.  Datang membonceng  Sekutu, Van
               Mook  mendapat  mandat  dari  Ratu  Belanda  sebagai  Gubernur
               Jenderal  Hindia  Belanda  dengan  tugas  meletakkan  dasar-dasar
               nieuwe  rechtsorde  atau  “tertib  hukum  baru”  untuk  membentuk
               pemerintahan  daerah  yang  disusun  secara  federatif.  Seperti  terjadi
               dalam  sejarah,  kedatangan  Sekutu  dan  NICA  menimbulkan  reaksi
               perlawanan  rakyat  Indonesia    sehingga  mengobarkan  perang
               kemerdekaan selama sekitar lima tahun setelah kemerdekaan.
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288