Page 287 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

G.S.S.J Ratulangi 273

pemuda dan rakyat secara spontan melakukan pembalasan terhadap
orang-orang Ambon yang sudah lama menetap di Makassar.
Ironisnya, orang-orang Ambon yang jadi sasaran pembalasan itu
sebenarnya pro-RI yang dibina oleh Johannes Latuharhary, Gubernur
Maluku. Sementara, sebelum peristiwa itu, pasukan KNIL sudah
memindahkan orang-orang Ambon yang dianggap pro-NICA ke
dalam Fort Rotterdam, rumah sakit militer, dan tangsi-tangsi.
Tindakan pembalasan itu berlanjut selama beberapa hari. Komandan
Australia setempat memerintahkan seluruh pasukan Ambon tinggal
di asrama mereka. Sebagian dari prajurit itu kemudian dibawa
dengan kapal ke Balikpapan. Pada saat C. P. Maria Romme, Anggota
Tweede Kamer Belanda, berkunjung ke Makassar pada 24 Januari
1947, Benteng Rotterdam dihuni sekitar 1.500 kepala keluarga
Ambon.
Dengan adanya peristiwa tersebut, pada 15 Oktober 1945,
bertempat di rumah Raja Bone Arumpone Andi Mappanyukki di
Jongaya diadakan pertemuan antara raja-raja di Sulawesi Selatan.
Pertemuan itu dihadiri sekitar 40 orang antara lain Andi
Mappanyukki Arung Pone, Andi Djemma Datu Luwu, I Depu Arung
Gilirang, Maradia Tjampalagiang, Maradia Balanipa, Karaeng
Polombangkeng, Sultan Daeng Raja Karaeng Gantarang, Andi
Makkasau Parenrengi Datu Suppa Toa, Andi Abdullah Bau Massepe
Datu Suppa Lolo (putra Andi Mappanyukki), dan lain-lain. Pertemuan
itu berhasil merumuskan deklarasi yang pada intinya mendukung
kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Sulawesi Selatan di
bawah kepemimpinan Gubernur Dr. G. S. S. J. Ratulangi, sebagaimana
pernah disampaikan kepada Sukarno ketika berkunjung ke Makassar
(April/Mei 1945).
Pada 1 Desember 1945, diadakan kembali Konferensi di Pare-
Pare yang dihadiri bangsawan dan pejuang Sulawesi Selatan yang
menolak kedatangan Belanda. Sebelum itu, di Palopo, pada akhir
September, diadakan rapat raksasa yang dipimpin oleh Andi Kaso,
Petor Besar Luwu, yang mengeluarkan pernyataan bahwa (a) Daerah
Luwu adalah daerah Republik Indonesia; (b) Rakyat/pegawai daerah
Luwu adalah rakyat dan pegawai Republik Indonesia; dan (c) Badan