Page 289 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

G.S.S.J Ratulangi 275

1946, ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta
setelah sehari sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden
meninggalkan Jakarta; sementara Perdana Menteri Sjahrir tetap di
Jakarta. Perkembangan akseleratif terjadi dalam organisasi
pertahanan/keamanan. Pada 1 Januari 1946, pemerintah mengubah
Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat,
kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI)
pada 25 Januari 1946. Selanjutnya melalui Penetapan Presiden
Republik Indonesia 7 Juni 1947, Tentara Rakyat Indonesia diubah
menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhitung sejak 3 Juni
1947. Pada hari itu juga Presiden Sukarno melantik Jenderal
Sudirman sebagai panglima TNI di Gedung Agung Yogyakarta.
Perubahan organisasi pertahanan/keamanan itu menunjukkan
kebijakan pemerintah menghadapi situasi aktual yang berkembang
saat itu.
Di Sulawesi, sejalan dengan perubahan TKR menjadi TRI,
dibentuk satuan tempur TRI Persiapan Sulawesi. Pasukannya berasal
dari pemuda-pemuda Sulawesi yang sedang mengikuti pendidikan
Sekolah Perwira Cadangan di Solo. Satuan tempur itu dinamai
Resimen Hasanuddin bermarkas pusat di Yogyakarta. Resimen
Tempur Hasanuddin dengan satuan-satuan ekspedisinya disiapkan
untuk menghadapi KNIL di Sulawesi Selatan. Berdasarkan mandat
Jenderal Sudirman kepada Andi Mattalatta, dibentuk TRI dari
kelasykaran bersenjata di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Kesatuan
itu pun diberi nama TRI Divisi Hasanuddin melalui konferensi yang
diadakan oleh Andi Mattalatta pada 20 Januari 1947 di Desa
Paccekke, Soppengriaja, Barru.
Pada akhir Januari 1946, seluruh wilayah Sulawesi Selatan
praktis dikuasai NICA di bawah pengawasan Tentara Australia.
Sebagai awal persiapan pembentukan Negara Timur Besar dan untuk
menjalankan pemerintahan sipil NICA, ditetapkan “Ketentuan-
ketentuan sementara yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan
pada negeri-negeri swapraja di wilayah Borneo dan Timur Besar”
(Voorloopige voorzieningen met betrekking tot de bestuursvoering
in de gewesten Borneo en de Groote Oost; Staatsblad 1946, Nomor