Page 288 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

274 Gubernur Pertama di Indonesia

Pemerintah akan mogok jika NICA datang dan akan menentang
bersama rakyat. Selanjutnya pada 5 Oktober 1945 dibentuk satu
badan perjuangan yaitu Pemuda Republik Indonesia yang kemudian
menjelma menjadi Pasukan Keamanan Rakyat.
Pada 19 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Iwan Dougherty
digantikan oleh Brigadir Jenderal F. O. Chilton sebagai Panglima
Tentara Australia di Makassar. Menyusul serangan kembali para
pejuang yang terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (Bo-Ei
Taishin), bekas Kaigun Heiho, dan pelajar SMP terhadap beberapa
lokasi strategis di Makassar. Serangan selama tiga hari (25–28
Oktober) itu antara lain menyasar Markas CoNICA, KIS Kampement
di Mariso, dan Stasiun Radio Mattoanging dan Maradekaya, Empress
Hotel (sekarang Perguruan Athirah), Heze Kiyoku pantai Losari
(Pasanggrahan Makassar), dan Asrama Polisi Gowa, Kantor Polisi
samping Balai Kota, dan Kantor Gubernur di Jalan Karebosi (Jalan
Ahmad Yani) sehingga banyak menimbulkan korban.
Sebagai pembalasan dari pihak Belanda, pada 27 Oktober
1945 jam 11.00, markas besar perlawanan rakyat di Jongaya diserbu
tentara NICA sehingga pemuda pejuang memindahkan markasnya
keluar kota di Polombangkeng. Atas kejadian itu, pada 29 Oktober
1945 Chilton mengeluarkan maklumat yang menegaskan akan
mengambil tindakan keras terhadap pelanggaran keamanan serta
“kejahatan” yang dilakukan terhadap pemerintah militer Sekutu di
Sulawesi Selatan, termasuk kepemilikan dan pemakaian senjata.
Sejauh itu, perkembangan situasi di Sulawesi Selatan tampak
makin tidak menentu. Perubahan polarisasi politik makin tajam
setelah beberapa tokoh politik dan pemuka masyarakat tradisional
bersedia bekerja sama dengan NICA, antara lain Nadjamuddin Daeng
Malewa, Baso Daeng Malewa, Abdoellah Daeng Mappudji, Husain
Puang Limboro, Mr. S. Binol, M. K. W. Tambunan, dan J. H. Hattu.
Situasi itu mendorong Gubernur Ratulangi membentuk Pusat
Keselamatan Rakyat Sulawesi pada November 1945 yang
diketuainya sendiri.
Sementara itu, perkembangan politik di tingkat nasional
menunjukkan situasi yang merugikan bagi Indonesia. Pada 4 Januari