Page 290 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

276 Gubernur Pertama di Indonesia

17, 13 Februari 1946). Peraturan ini membuka kemungkinan
pembentukan daerah-daerah otonom yang pada asasnya tunduk
kepada perundang-undangan sebelumnya yang berlaku bagi
zelfbesturende landschappen, groepsgemeenschap, stadsgemeente, dan
locaal ressort. Hal itu pernah dibicarakan oleh Lion Cachet dengan
Ratulangi pada 18 dan 20 Desember 1945; dan dengan raja-raja
seluruh Sulawesi Selatan serta pemuka masyarakat pada 29–30
Desember 1945 di Makassar.
Selain itu dalam Staatsblad 1946 Nomor 18 (13 Februari
1946) dinyatakan pemberian kekuasaan dan kebebasan yang lebih
besar kepada daerah swapraja (landschappen), dengan pemerintahan
yang dijalankan memperhatikan kontrak-kontrak politik serta
aturan-aturan Swapraja 1938. Peraturan itu menjadi dasar
pembentukan daerah-daerah otonom baru di Sulawesi Selatan
dengan sebutan neo-landschappen, neo-groepsgemeenschap, dan neo-
stadsgemeente. Neo-landschap adalah suatu daerah otonom yang
dibentuk seperti daerah otonom lainnya, sedangkan landschap
(sejati) merupakan kekuasaan asli yang dijalankan oleh raja-raja
yang diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Daerah-daerah otonom yang dibentuk berdasarkan surat
penetapan Gubernemen 14 September 1938, Nomor 29 (Staatsblad
Nomor 529), meliputi 30 Zelfbesturende Landschappen (Tanah-tanah
Kerajaan), yaitu Bone, Luwu, Gowa, Buton, Wajo, Soppeng, Sidenreng,
Sawitto, Rappang, Malusetasi, Suppa, Batulappa, Kassa, Barru,
Tanette, Soppengriaja, Majene, Balanipa, Cenrana, Pembauang,
Binuang, Tappalang, Mamuju, Tana Toraja, Enrekang, Maiwa, Alla,
Bonto Batu, dan Konawe. Sedangkan daerah-daerah yang diperintah
langsung oleh wakil-wakil Pemerintah Hindia Belanda adalah
Bonthain, Pangkajene, Makassar dan sekitarnya di luar Kotapraja
Makassar. Jumlah penduduk dari keseluruhan daerah itu adalah
3.850.000 jiwa.
3
Berdasarkan Staatsblad 1946 Nomor 17, Makassar berubah
status menjadi Neo-Stadsgemeente Makassar, semacam distrik
federal (ibu kota tempat kedudukan Pemerintah Negara Indonesia
Timur). Sebagai kelanjutan dari hasil pertemuan antara CoNICA