Page 280 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 280

266        Gubernur Pertama di Indonesia



            (Borneo/ Kalimantan), Mr. Johannes Latuharhary (Maluku), dan Mr. I
            Ktut Pudja (Sunda Kecil).

            “MENDARAT” DI SULAWESI


            Setelah pelantikan, Gubernur G. S. S. J. Ratulangi bersama rombongan
            kembali  ke  Makassar.  Mendarat  di  lapangan  terbang  Sapiria,
            Bulukumba,  Gubernur  dan  sebagian  rombongan  menginap  di
            Empress  Hotel,  Makassar,  selama  seminggu.  Di  hotel  itu,  Gubernur
            Ratulangi  bertemu  dengan  sejumlah  tokoh  masyarakat  di  Sulawesi
            Selatan  guna  membahas  penyusunan  pemerintahan  di  Sulawesi.  Di
            antara  pemuka  masyarakat  yang  dihimpun  Gubernur  adalah  Lanto
            Daeng Pasewang, Saleh Daeng Tompo, Zainal Abidin (ketiganya dari
            Sulawesi  Selatan),  W.  S.  T.  Pondaag  (Sulawesi  Utara),  Josef
            Latumahina  (Maluku),  I.  P.  L.  Tobing  (Sumatera),  dan  Soewarno
            (Jawa).
                    Dari  sejumlah  tokoh  masyarakat  yang  dihimpun  tersebut
            tersirat  bahwa  Gubernur  Ratulangi  bertolak  dari  semangat  ‘bineka
            tunggal  ika’  dalam  upaya  membangun  pemerintahan  daerah  di
            Sulawesi. Ia mengumpulkan pemuda untuk membulatkan perjuangan
            mempertahankan  RI.  Hal  itu  bertentangan  dengan  sisa-sisa  tentara
            Jepang dan Sekutu yang bermaksud menjaga status quo; begitu pula
            tentara Belanda yang berniat menguasai kembali Sulawesi. Pemuda
            Sulawesi  menuntut  agar  kekuasaan  segera  direbut  dari  militer
            Jepang. Gubernur Ratulangi berupaya melakukan diplomasi dengan
            panglima balatentara Jepang. Upaya itu menemui jalan buntu karena
            Jepang  menolak  menyerahkan  kekuasaan  kepada  pemerintah  RI.
            Tentara  Jepang  justru  mengancam  akan  melakukan  kekerasan
            bersenjata jika terjadi perebutan kekuasaan dari pihak Indonesia.
                    Segera  setelah  ancaman  tersebut,  beredar  pamflet  yang
            disebar pesawat-pesawat tempur Sekutu. Isinya, Panglima Tertinggi
            Tentara  Sekutu,  Jenderal  Blamey,  bersedia  menjamin  dan
            bertanggung jawab dalam upaya “peace and order” kepada tentara
            Jepang.   Gubernur  Ratulangi  yang  saat  itu  merasa  bahwa  pemuda
                   2
            Sulawesi  tidak  memiliki  cukup  senjata  untuk  melakukan
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285