Page 308 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 308

294        Gubernur Pertama di Indonesia



                                                                            12
            pertentangan    politik  dengan    Moluksc   Politiek  Verbond.
            Latuharhary menyadari bahwa penggalangan persatuan  nasional
                                                         13
            dengan partai-partai politik dalam Ambon Raad  tidak akan berjalan
            seperti yang diharapkannya karena tidak ada wakil Sarekat Ambon
                             14
            dalam Volksraad.
                    Melihat situasi tersebut, Wakil  Ketua Sarekat Ambon, J. F.
            Tuwanakotta, mengusulkan agar  Sarekat  Ambon  bergabung  dalam
            PPPKI     (Permufakatan      Perhimpunan-perhimpunan       Politik
            Kebangsaan     Indonesia)    namun    Latuharhary     menolaknya.
            Latuharhary berpendapat bahwa Sarekat Ambon harus terhindar
            dari pertentangan agama dan  tidak boleh melakukan kerja sama
            dengan organisasi yang  berlandaskan agama. Ia  mengumumkan
            pendiriannya  itu  bahwa Sarekat Ambon  bersikap netral  terhadap
            agama, menaruh simpati terhadap Indonesische Studieclub, dan
            tidak menyetujui Sarekat Islam yang  membawa agama dalam
            pergerakan kebangsaan.
                    Sikap dasar Sarekat Ambon tersebut kembali ditegaskan
            dalam salah satu terbitan Haloean sebagai media dan alat komunikasi
            organisasi.  Pengurus besar mengumumkan bahwa  Sarekat Ambon
            tidak akan masuk PPPKI  selama  organisasi  yang  tergabung di
            dalamnya  tidak bersikap  netral terhadap agama. Latuharhary
            mempertahankan sikapnya secara tegas dengan jalan menutup pintu
            kerja sama bagi organisasi yang mempropagandakan agama di dalam
            pergerakan nasional.
                    Keputusan pengurus Sarekat Ambon menimbulkan gejolak di
            kalangan pergerakan  nasional  terutama Sarekat Islam.  Organisasi
            yang disebut  terakhir ini    berpendapat  bahwa emansipasi tanpa
            agama Islam sebagai dasar  tidak  dapat diterima. Situasi terus
            memanas  sehingga  salah  seorang pendiri Sarekat Ambon cabang
            Surabaya,    A.  M. Sangaji,  yang  kebetulan  salah seorang  pimpinan
                                                    15
            Sarekat Islam, keluar dari Sarekat Ambon.
                    Latuharhary justru menghadapi persoalan eksistensi Sarekat
            Ambon dan hakikat perjuangannya dalam pergerakan nasional ketika
            organisasi itu belum bergabung dalam  PPPKI. Dalam pergerakan
            nasional,  Sarekat Ambon  berada  di  luar  PPPKI sehingga perlu
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313