Page 308 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 308
294 Gubernur Pertama di Indonesia
12
pertentangan politik dengan Moluksc Politiek Verbond.
Latuharhary menyadari bahwa penggalangan persatuan nasional
13
dengan partai-partai politik dalam Ambon Raad tidak akan berjalan
seperti yang diharapkannya karena tidak ada wakil Sarekat Ambon
14
dalam Volksraad.
Melihat situasi tersebut, Wakil Ketua Sarekat Ambon, J. F.
Tuwanakotta, mengusulkan agar Sarekat Ambon bergabung dalam
PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik
Kebangsaan Indonesia) namun Latuharhary menolaknya.
Latuharhary berpendapat bahwa Sarekat Ambon harus terhindar
dari pertentangan agama dan tidak boleh melakukan kerja sama
dengan organisasi yang berlandaskan agama. Ia mengumumkan
pendiriannya itu bahwa Sarekat Ambon bersikap netral terhadap
agama, menaruh simpati terhadap Indonesische Studieclub, dan
tidak menyetujui Sarekat Islam yang membawa agama dalam
pergerakan kebangsaan.
Sikap dasar Sarekat Ambon tersebut kembali ditegaskan
dalam salah satu terbitan Haloean sebagai media dan alat komunikasi
organisasi. Pengurus besar mengumumkan bahwa Sarekat Ambon
tidak akan masuk PPPKI selama organisasi yang tergabung di
dalamnya tidak bersikap netral terhadap agama. Latuharhary
mempertahankan sikapnya secara tegas dengan jalan menutup pintu
kerja sama bagi organisasi yang mempropagandakan agama di dalam
pergerakan nasional.
Keputusan pengurus Sarekat Ambon menimbulkan gejolak di
kalangan pergerakan nasional terutama Sarekat Islam. Organisasi
yang disebut terakhir ini berpendapat bahwa emansipasi tanpa
agama Islam sebagai dasar tidak dapat diterima. Situasi terus
memanas sehingga salah seorang pendiri Sarekat Ambon cabang
Surabaya, A. M. Sangaji, yang kebetulan salah seorang pimpinan
15
Sarekat Islam, keluar dari Sarekat Ambon.
Latuharhary justru menghadapi persoalan eksistensi Sarekat
Ambon dan hakikat perjuangannya dalam pergerakan nasional ketika
organisasi itu belum bergabung dalam PPPKI. Dalam pergerakan
nasional, Sarekat Ambon berada di luar PPPKI sehingga perlu

