Page 309 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 309

Johannes Latuharhary        295



               merapatkan barisan dengan organisasi kebangsaan lainnya seperti
               Budi Utomo dan Indonesische Studieclub. Selain itu, sikap keras
               pemerintah     kolonial   yang    tidak    mengakui     organisasi
               kemasyarakatan,  termasuk  Sarekat  Ambon,  membuat  perjuangan
               Latuharhary lewat organisasi itu menjadi semakin sulit. Hal itu
               kemudian menyadarkan dirinya bahwa cara nonkooperatif saat itu
               akan menghambat  pencapaian tujuan perjuangan. Sebaliknya,
               dengan jalan kooperatif perjuangan untuk lepas dari penjajahan dan
               memerdekakan diri  akan  tercapai.  Atas  dasar  itulah,  pada  1932
               Sarekat Ambon bergabung dengan PPPKI. Dalam organisasi yang
                                                                             16
               dipimpin Dr. Sutomo itu, Latuharhary ditunjuk sebagai sekretaris.
                      Waktu terus berjalan,  8 Maret 1942 menjadi  titik akhir
               kekuasaan kolonial Belanda dan awal pendudukan militer Jepang di
               Indonesia.  Terjadi peralihan kekuasaan yang  menimbulkan
               kekacauan di sana-sini. Tentara Jepang yang pada awal
               kedatangannya mempropagandakan diri sebagai “cahaya, pelindung,
               dan pemimpin Asia,” ternyata menjalankan kekuasaan yang fasistis.
               Partai politik  dan organisasi pergerakan serta media massa yang
               terbit  pada masa  sebelumnya  dibubarkan. Rakyat dipaksa  tunduk
               menghormat kepada kaisar dan bendera Jepang. Bagi yang tidak
               tunduk pada kemauan  pemerintah pendudukan, polisi  dan  tentara
               Jepang   tidak   segan-segan   melakukan     penyiksaan.   Terjadi
               penangkapan terhadap orang-orang Belanda, Indo, Ambon, Manado,
               dan Timor.
                      Mr. Johannes Latuharhary termasuk orang yang mengalami
               penangkapan tentara Jepang, dan ditahan selama empat bulan. Dua
               bulan setelah dibebaskan dari tahanan,  Latuharhary pindah ke
               Jakarta,  aktif  di  bidang  sosial,  mengurus ibu-ibu dan anak-anak
               Maluku dan Timor yang ditinggalkan suaminya karena ditawan atau
               melarikan diri  ke Australia.  Pemerintah pendudukan  Jepang
               kemudian menugasi Latuharhary sebagai kepala Kantor Urusan
               Penduduk Maluku yang berada di seluruh Jawa. Untuk melaksanakan
               tugasnya itu, ia ditempatkan pada bagian Urusan Dalam Negeri
                                               17
               (naimubu) di bawah Gunseikanbu.
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314