Page 198 - 02 BUKU BAHAN MATERI FILM SEJARAH 270118
P. 198

BAB V


                   BAHAN MATERI FILM PENDEK

                   ‘DETIK-DETIK YANG MENENTUKAN’

                   (JAWA TIMUR)



                   5.1 Latar Belakang Sejarah Skenario Film Pendek  di Jawa Timur

                   a. Surabaya Sebelum Proklamasi
                         Surabaya  adalah  ibukota  Jawa  Timur.  Menurut  sejarah  Surabaya
                   berasal dari “Suro” dan “Baya” yang berarti “Berani” melawan “Bahaya”.
                   Sedangkan pengertian dari pemuda atau yang paling umum dipanggil

                   dengan julukan arek–arek Surabaya bukan dalam pengertian yang sempit,
                   yaitu hanya terbatas pada penduduk asli kota Surabaya saja, melainkan
                   dalam pengertian yang luas, yaitu sifat khas para pelakunya yang berasal
                   dari seluruh pelosok tanah air Indonesia. Dengan demikian yang dimaksud

                   dengan sebutan arek–arek Surabaya tidaklah semata–mata kepada
                   penduduk asli kota Surabaya atau Jawa Timur saja, melainkan kepada sifat
                   khas para pelakunya dari pelosok tanah air.
                         Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat

                   yang merupakan tanda berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di
                   Indonesia dan secara resmi rezim berganti dengan pemerintahan Jepang.
                   Pada tanggal 9 Maret 1942 pemerintah Jepang menetapkan sebagai hari
                   pembangunan Jawa Baru yang memasukan wilayah Jawa sebagai anggota

                   dari Persemakmuran bersama  Asia  Timur Raya.  Pada  umumnya, Jawa
                   dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju, namun secara
                   ekonomi kurang penting. Keunggulan dari wilayan Jawa dilihat dari sumber
                   daya manusia yang merupakan sumber utama.

                         Kedudukan pemerintahan militer ke-16 di Jawa merupakan
                   pemerintahan sementara yang diatur dalam undang-undang Osamu Seirei.

                                                                                       197
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203