Page 199 - 02 BUKU BAHAN MATERI FILM SEJARAH 270118

BAHAN MATERI FILM SEJARAH

Osamu Seirei merupakan kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia
mempunyai 2 (dua) prioritas yaitu menghapuskan pengaruh-pengaruh
barat dan memobilisasikan mereka demi kemenangan Jepang. Pada

masa penjajahan Jepang, semua nama berbahasa Belanda diubah dengan
nama berbahasa Jepang. Gemeente Surabaya diubah namanya menjadi
Surabaya Shi. Adapun jabatan burgemeester diubah namanya menjadi
Shityo. Takahashi Ichiro adalah pejabat Surabaya Shityo, adapun wakilnya

(Fukushuchokan) adalah Rajamin Nasution. Selain dibantu oleh seorang
wakil, Surabaya Shityo juga dibantu oleh seorang wedana (guntyo) dan
lima orang asisten wedana (kutyo). Dengan struktur yang demikian maka
terjadi pembagian tugas, yaitu pekerjaan mengenai tugas pemerintah

pusat di Kota Surabaya dijalankan atas nama Shityo oleh Wedana beserta
stafnya. Sedangkan urusan ekonomi diurus oleh Badan Pengurus Harian
yang diketuai oleh Rajamin Nasution. Selain mengubah nama gemeente,
pemerintah penjajahan Jepang juga menghapus lembaga perwakilan di Kota

Surabaya yang sebelumnya bernama gemeenteraad. Penghapusan lembaga
gemeenteraad menunjukkan bahwa pemerintahan kota pada periode
penjajahan Jepang dijalankan secara dikatorial militeristik tanpa lembaga
pengontrol.

Pada bulan Agustus 1942, muncul pengumuman tentang pengaktifan
kembali pemerintahan sipil yang setingkat keresidenan yang bernama
Surabaya Shu. Wilayah administratif Surabaya Shu dikepalai oleh Shutyo.
Munculnya pemerintahan baru, baik Shi maupun Shu telah menghapus

tumpang tindih antara pemerintahan tradisional dan pemerintahan Barat
sebagaimana terjadi pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan
Jepang, semua sistem pemerintahan diubah menjadi sistem pemerintahan
khas Jepang yang dikepalai oleh orang-orang Jepang. Kalaupun ada warga

Indonesia yang terlibat dalam sistem pemerintahan tersebut, mereka
menduduki jabatan yang tidak strategis.

198