Page 89 - 02 BUKU BAHAN MATERI FILM SEJARAH 270118
P. 89

BAHAN MATERI FILM SEJARAH






                      Pada saat itu juga Jepang memiliki siasat untuk merangkul pejabat
                 pribumi dan kaum pergerakan agar mau mendukung Jepang disetiap
                 langkahnya termasuk perang perang yang akan dihadapi. Beberapa cara yang

                 ditempuh oleh Jepang diantaranya adalah mengangkat dan menempatkan
                 penduduk pribumi menjadi pejabat pejabat strategis di beberapa daerah
                 residen, dengan begitu penduduk pribumi menganggap keikutsertaannya
                 dibutuhkan dan bahwa janji kemerdekaan Jepang bukanlah bualan belaka.

                      Di Daerah Jawa Barat sendiri Gubernur Jawa Barat Kolonel Matsui
                 dibantu oleh Wakil Gubernur R. Pandu Suradiningrat dan pembantu
                 Wakil Guberrnur  Atik Suardi.7 Pada 29  April 1942, Gubernur Matsui
                 mengangkat  beberapa  orang  menjadi  residen.  R.  Adipati  Aria  Hilman

                 Djajadiningrat sebagai Residen Banten yang berkedudukan di Serang,
                 R.A.A. Sujadjajanegara sebagai Residen Bogor, R.A.A. Wiranatakusumah
                 sebagai Residen Priangan berkedudukan di Bandung, Pangeran Aria Suriadi
                 sebagai Residen Cirebon, R.A.A. Surjo sebagai Residen Pekalongan, dan

                 R.A.A. Sudjiman Martadiredja Gandasubrata sebagai Residen Banyumas.
                      R.A.  Atma Dinata diangkat sebagai Sityo atau Wali Kota Bandung
                 pada April 1943. Mr. J. Ardiwinata sebagai Fukusityo atau Wakil Wali Kota
                 Bandung (kemudian digantikan oleh Ir. Ukar Bratakusumah) dengan Basuni

                 sebagai Sekretaris Wali Kota Bandung. Sementara Dr. Djundjunan diangka
                 sebagai Kepala Kesehatan Bandung. Sejak 8  Agustus 1942, pemerintah
                 pendudukan Jepang menetapkan 17 daerah pemerintahan tertinggi (Shu)
                 di Jawa, yakni Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan,

                 Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri,
                 Malang, Besuki, dan Madura.
                      Berbeda dengan Pemerintah Hindia Belanda yang cenderung
                 mencurigai kaum pergerakan, pada awal kekuasaannya Pemerintah

                 Pendudukan Jepang malah bekerja sama. Buktinya, mereka membebaskan
                 para pemimpin pergerakan Indonesia yang ditawan atau dibuang oleh
                 Pemerintah Hinda Belanda, seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Sjahrir.

                88
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94