Page 25 - E-Book Pedoman Implementasi Peraturan Badan POM 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan_FIX
P. 25

PASAL
                              bahan   Kemasan   Pangan   yang   tidak
                              membahayakan kesehatan manusia.
                    83    (1)  Setiap  Orang  yang  melakukan  Produksi
                              Pangan    untuk    diedarkan   dilarang
                              menggunakan  bahan  apa  pun  sebagai
                              Kemasan  Pangan  yang  dapat  melepaskan
                              cemaran  yang  membahayakan  kesehatan
                              manusia.

                          (2)  Pengemasan   Pangan   yang   diedarkan
                              dilakukan  melalui  tata  cara  yang  dapat
                              menghindarkan    terjadinya   kerusakan
                              dan/atau pencemaran.
                          (3)  Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata
                              cara  pengemasan  Pangan,  dan  bahan  yang
                              dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan
                              diatur dalam Peraturan Pemerintah.

                    85    (1)  Setiap  Orang  yang  melanggar  ketentuan
                              sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat
                              (2),  Pasal  83  ayat  (1),  dan  Pasal  84  ayat  (1)
                              dikenai sanksi administratif.
                          (2)  Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud
                              pada ayat (1) berupa:
                              a.  denda;
                              b.  penghentian  sementara  dari  kegiatan,
                                produksi, dan/atau peredaran;
                              c.  penarikan  Pangan  dari  peredaran  oleh
                                produsen;
                              d.  ganti rugi; dan/atau
                              e.  pencabutan izin.

                          (3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  jenis,
                              besaran  denda,  tata  cara,  dan  mekanisme
                              pengenaan sanksi administratif sebagaimana


                                          22
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30