Page 34 - E-Book Pedoman Implementasi Peraturan Badan POM 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan_FIX
P. 34

PASAL
                                j.   penggunaan Zat Kontak Pangan yang
                                   belum ditetapkan dan tidak memenuhi
                                   persyaratan  batas  migrasi  untuk
                                   bahan    Kemasan   Pangan    yang
                                   bersentuhan    langsung   dengan
                                   Pangan;
                                k.  membuka  kemasan  akhir  Pangan
                                   untuk    dikemas   kembali    dan
                                   diperdagangkan,  kecuali   terhadap
                                   Pangan  yang  pengadaannya  dalam
                                   jumlah  besar  dan  lazim  dikemas
                                   kembali  dalam  jumlah  kecil  untuk
                                   diperdagangkan;
                                l.   penggunaan bahan lainnya yang tidak
                                   diizinkan;
                                m.  pengedaran Pangan tercemar;
                                n.  tidak   memenuhi      persyaratan
                                   Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan
                                   Gizi  Pangan,  serta  bertentangan
                                   dengan agama, keyakinan, dan budaya
                                   masyarakat untuk Pangan impor;
                                o.  tidak memiliki izin edar; dan/atau
                                p.  tidak  memiliki  sertifikat  kelayakan
                                   pengolahan,   sertifikat   penerapan
                                   program  manajemen  mutu  terpadu,
                                   dan  sertifikat  kesehatan  produk
                                   pengolahan  ikan  untuk  Pangan  Segar
                                   asal ikan.
                           (3)  Dugaan    pelanggaran    sebagaimana
                               dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  didukung
                               dengan  hasil  pemeriksaan  atau  hasil
                               pengujian  dari  laboratorium  yang  ditunjuk
                               oleh  menteri  yang  menyelenggarakan
                               urusan  pemerintahan  di  bidang  pertanian,



                                          31
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39