Page 35 - E-Book Pedoman Implementasi Peraturan Badan POM 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan_FIX
P. 35

PASAL
                               menteri  yang  menyelenggarakan  urusan
                               pemerintahan  di  bidang  kelautan  dan
                               perikanan, menteri yang menyelenggarakan
                               urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
                               Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai
                               dengan  kewenangannya,  dan/atau  yang
                               telah   memperoleh    akreditasi   dari
                               Pemerintah Pusat.
                     59   (1)  Setiap  Orang  yang  meianggar  ketentuan
                              sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
                              Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), Pasal
                              14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
                              22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1)
                              dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1),
                              Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 ayat
                              (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat
                              (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, dan/atau Pasal
                              44 ayat (l) dikenai sanksi administratif.
                          (2)  Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud
                              pada ayat (1) berupa:
                              a.  denda;
                              b.  penghentian  sementara  dari  kegiatan,
                                Produksi
                              c.  Pangan, dan/atau Peredaran Pangan;
                              d.  penarikan Pangan dari Peredaran Pangan
                                oleh
                              e.  produsen;
                              f.  ganti rugi; dan/atau
                              g.  pencabutan izin.
                          (3)  Ketentuan mcngenai ganti rugi dilaksanakan
                              sesuai







                                          32
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40