Page 35 - E-Book Pedoman Implementasi Peraturan Badan POM 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan_FIX
P. 35
PASAL
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya, dan/atau yang
telah memperoleh akreditasi dari
Pemerintah Pusat.
59 (1) Setiap Orang yang meianggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), Pasal
14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1),
Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat
(1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, dan/atau Pasal
44 ayat (l) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. denda;
b. penghentian sementara dari kegiatan,
Produksi
c. Pangan, dan/atau Peredaran Pangan;
d. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan
oleh
e. produsen;
f. ganti rugi; dan/atau
g. pencabutan izin.
(3) Ketentuan mcngenai ganti rugi dilaksanakan
sesuai
32