Page 32 - E-Book Pedoman Implementasi Peraturan Badan POM 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan_FIX
P. 32

PASAL
                               menyelenggarakan urusan pemerintahan di
                               bidang   perindustrian,   menteri   yang
                               menyelenggarakan urusan pemerintahan di
                               bidang  perdagangan,  atau  Kepala  Badan
                               sesuai dengan kewenangannya.
                           (2)  Dalam  hal  tertentu,  pengawasan  terhadap
                               Kemasan  Pangan  ditindaklanjuti  melalui
                               koordinasi menteri yang menyelenggarakan
                               urusan    pemerintahan   di    bidang
                               perindustrian,     menteri       yang
                               menyelenggarakan urusan pemerintahan di
                               bidang  perdagangan,  Kepala  Badan,  dan
                               bupati/walikota    sesuai      dengan
                               kewenangannya.

                          Penjelasan:
                          Ayat (2)
                          Dalam  hal  tertentu  antara  lain  adanya  dugaan
                          pelanggaran yang melibatkan lintas sektor.
                     52    (1)  Dalam  hal  adanya  dugaan  pelanggaran
                               persyaratan  Keamanan  Pangan,  Mutu
                               Pangan,  dan  Gizi  Pangan  di  setiap  Rantai
                               Pangan,  menteri  yang  menyelenggarakan
                               urusan  pemerintahan  di  bidang  pertanian,
                               menteri  yang  menyelenggarakan  urusan
                               pemerintahan  di  bidang  kelautan  dan
                               perikanan, menteri yang menyelenggarakan
                               urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
                               Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai
                               dengan kewenangannya dapat:
                                a.  menghentikan  kegiatan  atau  proses
                                   Produksi;




                                          29
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37