Page 21 - Mapom/Vol.5/No.2/2023
P. 21
andung- Badan Pengawas Tindak Pidana Pencucian
Obat dan Makanan (BPOM) Uang (TPPU), PPNS diberikan
mempunyai tugas melakukan kewenangan melakukan
pengawasan, mengedepankan penyidikan TPPU. Kebijakan ini
Bpencegahan dan melakukan membuka peluang bagi PPNS
pembinaan serta melakukan penindakan BPOM untuk menggunakan
kejahatan terhadap obat dan makanan. kewenangan tersebut dalam
Sejalan dengan ini, BPOM telah memiliki penegakan hukum tindak
pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) pidana di bidang Obat dan
yang diberikan kewenangan khusus Makanan. Kebijakan ini
oleh undang-undang untuk melakukan membuka peluang bagi PPNS
penyidikan tindak pidana sesuai undang- BPOM untuk menggunakan
undang yang menjadi dasar hukumnya. kewenangan tersebut dalam
Seiring dengan semakin kompleks penegakan hukum tindak
modus operandi kejahatan dibidang pidana di bidang obat dan yang optimal akan melindungi praktik
Obat dan Makanan, hingga praktik makanan. berusaha legal dan kesehatan masyarakat.
pencucian uang hasil tindak pidana Kategori TPPU berdasarkan Memegang teguh aturan yang berlaku
semakin berkembang maka diperlukan hubungan pelaku tindak pidana asal dan menunjukkan karakter seperti militansi
peningkatan wawasan dan pengetahuan dengan TPPU antara lain: a. Self dan nasionalisme; keberanian melawan
bagi PPNS BPOM. Kapasitas dan Laundering; merupakan pencucian uang kejahatan/punya nyali; niat/hati bersih,
kompetensi PPNS harus terus yg dilakukan oleh orang yang terlibat perilaku baik dan berintegritas; dan
ditingkatkan untuk menghadapi berbagai dalam perbuatan tindak pidana asal kemampuan mengembangkan sistem
tantangan kejahatan obat dan makanan dan b. Third Party Money Laundering; penegakan hukum yang memberikan efek
yang semakin berkembang. merupakan pencucian uang yang jera.
BPOM menyelenggarakan Per te muan dilakukan oleh orang yang tidak terlibat “Sebagai pimpinan BPOM, saya
Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dalam perbuatan tindak pidana asal. mengapresiasi kerja sama yang telah
dan Koordinasi PPNS BPOM Tahun 2023 Berdasarkan penjelasan pada terjalin baik antara BPOM dan mitra
di Bandung, Senin (26/06/2023). Forum pasal 2 ayat 1 UU No. 8 tahun 2010, penegak hukum, tim Biro Koordinasi dan
pertemuan ini diikuti oleh 118 PPNS Tindak Pidana Asal TPPU meliputi Pengawasan PPNS Badan Reserse Kriminal
perwakilan dari seluruh unit kerja dan unit beberapa hal, diantaranya adalah tindak Kepolisian RI (Biro Korwas PPNS Bareskrim
pelaksana teknis (UPT) di BPOM, serta pidana narkotika, psikotropika, cukai, Polri) dan Kejaksaan Agung. Dengan
Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik tindak pidana di bidang kelautan dan demikian, kita akan dapat bersama-sama
Indonesia. perikanan, dan tindak pidana lainnya mengatasi dan meminimalisir hambatan
Kepala BPOM, Penny K. Lukito yang diancam dengan pidana penjara teknis yang sering dijumpai pada operasi
memimpin forum pertemuan tersebut 4 (empat) tahun atau lebih. Selanjutnya penindakan di lapangan,” ucap Kepala
dan menjelaskan bahwa PPNS BPOM penjelasan pada pasal 74 UU No. 8 tahun BPOM.
harus memiliki mindset dalam melakukan 2010 menyatakan bahwa\ "penyidik Forum ini dapat menambah wawasan
penindakan kejahatan obat dan makanan tindak pidana asal" adalah pejabat dari dan menjadi tempat untuk saling bertukar
agar efektif melakukan tugasnya. PPNS instansi yang oleh undang-undang diberi ide dan gagasan serta penyamaan
BPOM juga harus selalu berkoordinasi kewenangan untuk melakukan penyidikan. persepsi dan pemahaman PPNS dalam
dengan lintas sektor terkait untuk PPNS BPOM adalah penyidik lex penegakan hukum atas kejahatan obat dan
memperkuat sinergisme antara unsur specialis di bidang obat dan makanan, makanan. Hal ini merupakan upaya nyata
penindakan BPOM dengan Criminal menjadi pihak yang lebih mengetahui dalam melawan TPPU di Indonesia melalui
Justice System (CJS)/aparat penegak dan memahami secara mendalam penegakan hukum anti-pencucian uang
hukum (APH) di pusat dan daerah. tindak pidana obat dan makanan. Dalam yang adil dan bermartabat.
Berdasarkan Putusan Mahkamah pelaksanaan tugasnya, PPNS berada Nantinya seluruh pegawai BPOM,
Konstitusi Republik Indonesia Nomor di bawah koordinasi dan pengawasan khususnya PPNS, dapat selalu memegang
15/PUUXIX/2021 terhadap uji materil penyidik POLRI. teguh prinsip, nilai-nilai, dan aturan yang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Seiring dengan itu tugas PPNS berlaku dalam melaksanakan tugas
tentang Pencegahan dan Pemberantasan sangat mulia karena penegakan hukum jabatannya.
19
Vol. 5/No. 2/2023
