Page 17 - Mapom/Vol.5/No.2/2023

izin yang diterbitkan untuk setiap tahap, serta masa berlaku izin
"
tersebut. Regulasi ini juga memuat Pedoman Izin Penerapan PMR
Bertahap untuk Sarana Produksi Usaha Mikro dan Kecil Pangan
Olahan Risiko Tinggi, yang dalam pemenuhan tahapannya akan
dilakukan pendampingan dan bimbingan intensif dari BPOM.
Sosialisasi peraturan tersebut telah dilakukan pada 22
Mei 2023 kepada seluruh stakeholder BPOM. Sosialisasi
diselenggarakan secara online dan disiarkan langsung pada
kanal YouTube dengan menghadirkan peserta dari kementerian/
lembaga terkait, industri pangan, termasuk UMK, asosiasi industri,
akademisi, dan seluruh unit pelaksana teknis BPOM.
Terbitnya regulasi PMR yang baru adalah bukti nyata bahwa
BPOM berkomitmen penuh dalam mendukung peningkatan daya
saing industri, khususnya UMK. Penetapan mekanisme PMR
Bertahap merupakan angin segar yang memberikan kesejukan
bagi UMK dalam menghadapi tantangan pengendalian proses
dan limitasi sumber daya. Kehadiran BPOM secara intensif
dalam setiap tahapan juga diharapkan semakin meningkatkan
Program Manajemen Risiko (PMR) untuk diterapkan pada kepercayaan diri UMK dalam mengampu tanggung jawab sebagai
industri pangan olahan risiko tinggi, yaitu pangan steril pemeran utama dalam pengendalian keamanan dan mutu pangan
komersial yang disterilisasi dengan panas dan pangan olahan.
keperluan gizi khusus. Kewajiban tersebut berdasar
pada besarnya risiko kesehatan yang harus dihadapi
konsumen ketika proses produksi tidak dilakukan dengan
baik.
Terdapat gap cukup lebar yang harus dijembatani
BPOM hingga UMK juga mampu menghasilkan
produk pangan risiko tinggi yang aman dan bermutu.
Keberadaan UMK yang menggunakan teknologi sterilisasi
menuntut BPOM menyusun mekanisme penerapan PMR
yang lebih mudah diikuti, yaitu melalui mekanisme PMR
Bertahap.
Dalam PMR Bertahap, UMK didampingi untuk
memenuhi penerapan cara produksi pangan olahan yang
baik (CPPOB), termasuk pemastian kecukupan panas
untuk tahap sterilisasi. Selanjutnya, UMK akan didampingi
untuk pengembangan sistem Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP) hingga pengembangan sistem
pengawasan mandiri.
Seluruh aspek tersebut dielaborasi dalam
suatu mekanisme yang dilaksanakan dalam 3
tahap berkesinambungan, disesuaikan dengan
kemampuan UMK. Pertama adalah Tahap Inisiasi untuk
pendampingan penerapan CPPOB dan pemastian

pendampingan pengembangan sistem HACCP. Dan
ketiga, Tahap Implementasi untuk pendampingan
pengembangan sistem pengawasan mandiri. Setelah
melewati tahap-tahap ini, UMK diharapkan dapat secara
mandiri menjamin keamanan dan mutu produknya.

Sosialisasi kepada UMK untuk Perkuat Penerapan
PMR Bertahap
Pada Maret 2023, telah terbit regulasi terbaru terkait
PMR, yaitu Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2023
tentang Penerapan PMR Keamanan Pangan di Sarana
Produksi Pangan Olahan. Dalam regulasi tersebut,
dijabarkan secara rinci tahapan penerapan PMR, jenis

15

Vol. 5/No. 2/2023