Page 80 - Presskonpress Tingkatkan Angka Kesembuhan dan Turunkan Angka Kematian Pasien COVID-19, Badan POM Terbitkan Izin Penggunaan dalam Kondisi Darurat Obat 5 - 6 Oktober 2020_Neat

Judul : Awas! Favipiravir dan Remdesivir Itu ‘’Obat Covid-19 Darurat’’

Nama Media : suaramerdeka.com
Tanggal : 7 Oktober 2020

Halaman/URL : https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/242729-awas-favipiravir-
dan-remdesivir-itu-obat-covid-19-darurat

Tipe Media : Online

Badan POM mengingatkan persetujuan
penggunaan obat Covid-19, saat ini,
hanya untuk kondisi darurat kesehatan
masyarakat. Oleh karenanya penggunaan
obat Covid-19 tidak boleh dilakukan
sembarangan.Pengunaan obat Covid-19
harus dalam pengawasan dokter.
BPOM mengakui telah menerbitkan izin
penggunaan dua obat Covid-19 namun obat itu hanya digunakan dalam kondisi
darurat (Emergency Use Authorization/EUA), yakni obat Favipiravir dan Remdesivir.
Obat itu secara klinis menunjukkan kemanfaatannya dalam menyembuhkan pasien
Covid-19.

Untuk obat Favipiravir telah diberikan EUA sejak 19 September kepada Industri
Farmasi PT Amarox Pharma Global, PT Indofarma, dan PT Dexa Medica. Sedangkan
untuk Remdesivir diberikan EUA sejak 19 September kepada Industri Farmasi PT
Amarox Pharma Global, PT Indofarma, dan PT Dexa Medica.

Penerbitan EUA diharapkan dapat memberikan percepatan akses obat-obat yang
dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 oleh para dokter sehingga mempunyai
pilihan pengobatan yang sudah terbukti khasiat dan keamanannya dari uji klinik.

‘’Dengan tersedianya obat-obat tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka
kesembuhan dan menurunkan angka kematian pasien Covid-19 yang menjadi target
pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19,” kata Kepala Badan POM
Penny K Lukito, di Jakarta, Senin (5/10).

EUA merupakan persetujuan penggunaan obat atau vaksin saat kondisi darurat
kesehatan masyarakat, sehingga penggunaan kedua jenis obat itu tidak bisa
sembarangan harus benar-benar sesuai dengan pertimbangan dokter. BPOM terus
melakukan pengawasan penyaluran dan peredaran sejak dari industri farmasi,
pedagang besar farmasi, dan sarana pelayanan kefarmasian.

Pengawasan melalui evaluasi pelaporan realisasi importasi, produksi dan distribusi
obat yang disampaikan kepada Badan POM. Selain itu, Badan POM mewajibkan
industri farmasi selaku pemilik EUA untuk menjamin mutu obat, melakukan uji klinik di
Indonesia untuk memastikan khasiat dan keamanan obat, serta melakukan
farmakovigilans melalui pemantauan dan pelaporan efek samping obat.