Page 2 - e-modul bab 10 PAI
P. 2

Kompetensi Dasar:
                   Memahami teori  politik dan cinta tanah air  dalam Islam,  mampu  mene-
                   rapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari,  mengambil  keputu-
                   san secara tepat, serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendi-
                   dikan budaya dan karakter bangsa Indonesia.

                                                    Indikator:
                    1.  Mendeskripsikan  pengertian  politik,  politik  Islam,  dan  cinta  tanah
                        air dalam Islam;
                    2.  Mengidentifikasi tujuan politik dalam Islam;
                    3.  Menganalisis berbagai pandangan umat Islam dalam melihat relasi
                        Islam dan Negara;
                    4.  Menceritakan institusi khilafah dalam tradisi politik Islam;
                    5.  Menerapkan dan mensosialisasikan politik dalam perspektif Islam;
                    6.  Menerapkan dan mensosialisasikan cinta tanah air dengan berdasar
                        pada  4  pilar  kebangsaan,  yang  bersumber  dari  ajaran  agama
                        Islam;
                    7.  Menyadari keberagaman agama di tanah air dan toleransi terhadap
                        sesama warga Indonesia yang beragama lain.

                   A. Politik Dalam Perspektif Islam
                          Politik  berasal  dari  bahasa  Yunani  “polis”  yang  berarti  kota.
                   Secara  sederhana,  politik  merupakan  istilah  yang  merujuk  pada
                   kegiatan  mengatur  pemerintahan suatu negara.  Politik  sebagai kata
                   benda  mencakup  3  pemahaman,  yaitu:  pengetahuan  mengenai
                   kenegaraan,  segala  urusan  dan  tindakan  mengenai  pemerintahan,

                   dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah.
                   Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur
                   kehidupan  masyarakat.  Di  dalamnya  terkandung  unsur  kekuasaan
                   untuk  membuat  hukum  dan  menegakkannya  dalam  kehidupan
                   masyarakat  yang  bersangkutan  (Salim,1994:291).  Berdasarkan
                   pengertian  ini,  maka  dalam  berpolitik  terkandung  tugas  pemeli-
                   haraan (ri’âyah), perbaikan (ishlâh), pelurusan (taqwim), pemberian



                                                           1
   1   2   3   4   5   6   7