Page 6 - e-modul bab 10 PAI
P. 6

tipologi neo-teokrasi terbelenggu oleh pemikiran dan praktik politik
                   Islam  klasik,  maka  tipologi  sekuler  ini  terbelenggu  oleh  pemikiran
                   Barat, seolah-olah apa yang berkembang di Barat sudah final (Kamil,
                   2013: 31; Khan, 1982: 75-76).
                          Menurut kelompok ini, persoalan politik merupakan persoalan

                   historis,  bukan  teologis  yang  harus  diyakini  dan  diikuti  oleh  setiap
                   individu  muslim.  Islam  hendaknya  tidak  dipolitisasi  dan  tidak
                   menjadi kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Jadi, agama
                   dan negara harus dipisahkan. Praktek politik bukan suatu kewajiban
                   agama,  melainkan  praktek  kehidupan  manusia  yang  bisa  salah  dan
                   bisa benar. Tindakan politik yang salah dan di atas namakan agama
                   justru akan membuat hakekat agama itu menjadi dangkal dan hina.
                   Islam  bersifat  universal  dan  praktek  politik  bersifat  particular  (Al-
                   Ashmawy,  1996:17-18).  Kelompok  sekuler  banyak  ditemukan  di
                   negara-negara  sekuler  seperti  Perancis,  Amerika,  Australia.  Inilah

                   sikap kiri Islam yang sekaligus kritikannya terhadap kelompok Islam
                   Politik.
                   c.  Tipologi Moderat
                          Tipologi  ketiga  adalah  tipologi  moderat  (al-mutawassith),
                   mereka berparadigma substantivistik. Aliran ini berpendirian bahwa
                   Islam  tidak  mengatur  sistem  ketatanegaraan,  tetapi  terdapat
                   seperangkat  tata  nilai  etika  bagi  kehidupan  bernegara.  Menurut

                   kelompok  ini,  tidak  satu  nash  pun  dalam  al-Qur‟an  yang  meme-
                   rintahkan  didirikannnya  sebuah  negara  Islam  (Iqbal  &  Nasution,
                   2010:28-29).  Mereka  menolak  klaim  ekstrim  bahwa  agama  telah
                   mengatur  semua  urusan,  termasuk  politik,  dan  menolak  klaim
                   ekstrim bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan negara atau politik.
                          Jadi,  relasi  agama  dan  negara  adalah  relasi  etik  dan  moral.
                   Negara  menjadi  instrumen  politik  untuk  menegakkan  nilai  dan
                   akhlak  Islam  yang  bersifat  universal.  Bagi  kelompok  ini,  konsep
                   negara  dan  pemerintahan  merupakan  bagian  dari  ijtihad  kaum
                   muslimin, karena tata negara dan sistem pemerintahan tidak tertera

                   secara jelas dalam al-Qur‟an. Jadi, untuk pelaksanaannya, umat Islam
                   bebas  memilih  sistem  manapun  yang  terbaik  dan  tidak  menentang
                   prinsip-prinsip dalam agama Islam. Menurut kaum moderat, prinsip-
                   prinsip  politik  Islam  mencakup  pluralisme,  toleransi,  pengakuan
                   terhadap  persamaan  semua  penduduk,  dan  keadilan.  Tokoh-tokoh
                   kelompok  ini  adalah  Ahmad  Amin,  Muhammad  Husain  Haikal,
                   Muhammad Imarah, Fazlur Rahman,  Robert N. Bellah, Amin Rais,

                   dan Jalaludin Rahmad (Ghazali, 2002:175; Kamil, 2013:31).



                                                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11