Page 7 - e-modul bab 10 PAI
P. 7

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
                          Terkait  dengan  pemerintahan  Indonesia,  NKRI  dari  sudut
                   pandang  agama  adalah  sah  karena  presiden  Indonesia  dipilih
                   langsung  oleh  rakyat  sebagaimana  prosedur  pengangkatan  Ali  RA
                   menjadi khalifah. Di samping itu, presiden dilantik oleh MPR, sebuah

                   gabungan  dua  lembaga  tinggi,  DPR  dan  DPD  yang  dapat  merepre-
                   sentasikan ahlul halli wal ‘aqdi dalam konsep al-Mawardi di kitabnya
                   al-Ahkam  ash-Shulthaniyah.  Keabsahan  kedaulatan  pemerintahan
                   NKRI ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqâshid al-syar’iyah
                   (tujuan-tujuan  syar'i),  yakni  demi  menjaga  kesejahteraan  dan
                   kemashlahatan  umum.  Terkait  dengan  ini,  al-Ghazali  (1988:147)
                   dalam al-'Iqtishad  fil  'Itiqad menyatakan, “dengan  demikian  tidak
                   bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin (presiden),
                   karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudlarat di dunia ini”.
                          Empat pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945,

                   NKRI,  dan  Bhineka  Tunggal  Ika,  sebenarnya  merupakan  formulasi
                   final umat Islam Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan
                   membentuk  pemerintahan.  Pancasila  sebagai  ideologi  negara
                   Indonesia merupakan bentuk penafsiran dan pengejawantahan nilai-
                   nilai luhur  ajaran Islam dalam berkeTuhanan dan berkemanusiaan.
                   Pancasila yang menjadi ideologi NKRI adalah falsafah pemersatu dari
                   keberagaman  agama,  budaya,  suku,  ras,  dan  kondisi  geografis.

                   Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa  mengandung  nilai-nilai  tauhid,
                   kemanusiaan,  keadaban,  persatuan,  kerakyatan,  dan  keadilan.
                   Kedudukannya  identik  dengan  Piagam  Madinah,  sebagai  wadah
                   pemersatu  kebhinekaan  bangsa.  Manifesto  esensial  Khilafah  Isla-
                   miyah  dalam  pandangan  Ahlussunnah  wal  Jama’ah  adalah  sebuah
                   sistem pemerintahan  yang  demokratis,  maslahah  dan  rahmatan  lil
                   ‘alamin (Azza, 2011).
                          Empat pilar kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip
                   dasar  politik  Islam.  Prinsip-prinsip  dasar  dalam  politik  Islam
                   meliputi  (1)  prinsip  amanah,  (2)  prinsip  keadilan,  (3)  prinsip  keta-

                   atan, dan (4) prinsip musyawarah (Salim, 1994:306-307).
                          Amanah  adalah  segala  yang  dipercayakan  orang,  berupa
                   perkataan,  perbuatan,  harta  dan  pengetahuan,  atau  segala  nikmat
                   yang  ada  pada  manusia  yang  berguna  bagi  dirinya  dan  orang  lain
                   (Jauhari,tt.:54).  Prinsip  ini  menghendaki  agar  pemerintah  melak-
                   sanakan  tugasnya  dengan  sebaik-baiknya,  meliputi  tanggung  jawab
                   manusia  terhadap  Allah,  terhadap  sesamanya,  dan  terhadap  diri

                   sendiri  (Al-Maraghi,  1974:70).  Setiap  pemimpin  akan  dimintai
                   pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW bersabda:


                                                           6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12