Page 7 - e-modul bab 10 PAI

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Terkait dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut
pandang agama adalah sah karena presiden Indonesia dipilih
langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali RA
menjadi khalifah. Di samping itu, presiden dilantik oleh MPR, sebuah

gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat merepre-
sentasikan ahlul halli wal ‘aqdi dalam konsep al-Mawardi di kitabnya
al-Ahkam ash-Shulthaniyah. Keabsahan kedaulatan pemerintahan
NKRI ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqâshid al-syar’iyah
(tujuan-tujuan syar'i), yakni demi menjaga kesejahteraan dan
kemashlahatan umum. Terkait dengan ini, al-Ghazali (1988:147)
dalam al-'Iqtishad fil 'Itiqad menyatakan, “dengan demikian tidak
bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin (presiden),
karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudlarat di dunia ini”.
Empat pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945,

NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, sebenarnya merupakan formulasi
final umat Islam Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan
membentuk pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara
Indonesia merupakan bentuk penafsiran dan pengejawantahan nilai-
nilai luhur ajaran Islam dalam berkeTuhanan dan berkemanusiaan.
Pancasila yang menjadi ideologi NKRI adalah falsafah pemersatu dari
keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan kondisi geografis.

Pancasila sebagai falsafah bangsa mengandung nilai-nilai tauhid,
kemanusiaan, keadaban, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Kedudukannya identik dengan Piagam Madinah, sebagai wadah
pemersatu kebhinekaan bangsa. Manifesto esensial Khilafah Isla-
miyah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama’ah adalah sebuah
sistem pemerintahan yang demokratis, maslahah dan rahmatan lil
‘alamin (Azza, 2011).
Empat pilar kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip
dasar politik Islam. Prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam
meliputi (1) prinsip amanah, (2) prinsip keadilan, (3) prinsip keta-

atan, dan (4) prinsip musyawarah (Salim, 1994:306-307).
Amanah adalah segala yang dipercayakan orang, berupa
perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan, atau segala nikmat
yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain
(Jauhari,tt.:54). Prinsip ini menghendaki agar pemerintah melak-
sanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, meliputi tanggung jawab
manusia terhadap Allah, terhadap sesamanya, dan terhadap diri

sendiri (Al-Maraghi, 1974:70). Setiap pemimpin akan dimintai
pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW bersabda:

6