Page 4 - e-modul bab 10 PAI

Islam yang dipegang oleh Nabi SAW kemudian para Khulafaur
Rasyidin (empat khalifah pengganti nabi). Masa-masa ini merupakan
masa yang banyak dijadikan rujukan orang dalam mengkonsep
perpolitikan Islam.
Politik Islam dikenal juga dengan istilah siyasah syar’iyah.

Definisi siyasah syar’iyah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah
pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh
dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya
kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-
prinsip umum syariat, kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nash
(al-Qur‟an dan hadis) dan hanya merujuk pada pendapat para imam
mujtahid (Taimiyah, 1419 H).
Al-Qur‟an memberikan suatu jawaban komprehensif terkait
persoalan tingkah laku manusia (Asad, 1980:1-2). Politik memegang
peranan penting dalam Islam, karena melalui politik perdamaian dan

ketertiban dapat diwujudkan. Politik dalam Islam bertujuan untuk
iqamatud din wa siyasatud dunya, yaitu menegakkan agama dan
mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat.
Islam mengajarkan sejumlah prinsip dalam berpolitik agar politik
membawa kemaslahatan bagi umat manusia, diantaranya syurâ
(musyawarah), adil, amanah, musâwah (persamaan), dan ijma’
(kesepakatan) (Lihat QS. Al-Nisa‟:58, 124; Al-A‟raf:29; Ibrahim:90;

Al-Anbiya‟:92; Al-Kahfi:29; Al-Maidah:48-49; Shad :26; Al-Hujurat:
1-3; dan Al-Insan:24-26).

B. Variasi Pandangan Umat Islam Dalam Melihat Relasi
Islam Dan Negara
Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan negara untuk
melakukan kerjasama sosial dengan menjadikan agama (wahyu)
sebagai pedoman. Menurut Al-Mawardi (tt.:5), kepemimpinan politik

Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam
memelihara agama dan mengelola kebutuhan duniawi masyarakat.
Beragam bentuk pemerintahan ditawarkan oleh para pemikir Islam
klasik dan pertengahan (Kamil, 2013:8).

1. Tipologi Relasi Agama dan Negara
Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat 3
tipologi relasi agama dan negara, yaitu bentuk pemerintahan teo-
demokrasi, sekuler, dan moderat.
a. Tipologi teo-demokrasi
Tipologi teo-demokrasi menganggap bahwa agama sekaligus

negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Kelompok ini

3