Page 228 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Setelah Kabinet Natsir digantikan oleh Kabinet Sukiman (1951-1952) dalam
buku Marwati Djoened dan Notosusanto, kabinet ini menempuh kebijakan yang
menyimpang dari politik bebas aktif dikarenakan pada tahun 1952 Menteri Luar
Negeri Ahmad Subarjo melakukan pertukaran surat dengan Duta Besar Amerika

Serikat Merle Cochran. Nota hubungan ini terkait dengan bantuan Amerika
Serikat berdasarkan Mutual Security Act (MSA). DPRS menganggap kabinet
ini telah memasukan Indonesia kedalam bagian Blok Barat. Peristiwa tersebut

kemudian menjadi salah satu faktor jatuhnya Kabinet Sukiman.
Dasar hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat yang dilakukan oleh
Kabinet Sukiman (Sukiman-Cochran) kemudian diteruskan dengan diubah
dalam bentuk kerjasama biasa antar bangsa “tidak lebih”. Adapun kerjasama
tersebut berisikan kerjasama ekonomi dan teknik, karena Indonesia sangat

membutuhkan kedua hal tersebut dalam upaya pembangunan negara.
Selanjutnya dalam keterangannya kepada Parlemen pada tanggal 25 Agutus
1953 Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo mengemukakan betapa pentingnya

usaha melaksanakan kerja sama antara negara-negara Asia-Afrika. Dalam
keterangannya tersebut, dikemukakan kerja sama dengan golongan Asia-Afrika
(termasuk Arab) dipandang sangat penting guna memperkuat usaha ke arah
tercapainya perdamaian dunia yang kekal. 2
Selain mengadakan hubungan baik dengan negara-negara di barat, untuk

membuktikan bahwa Indonesia menganut politik luar negeri yang bersifat bebas-
aktif, pada bulan Agustus 1956 Presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet.
Dalam kunjungan ini Uni Soviet memberikan bantuan ekonomi tanpa ikatan

terhadap Indonesia. Pada bulan yang sama Presiden Soekarno juga melakukan
kunjungan ke Cekoslovakia dan Yugoslavia. Kemudian presiden juga melakuka
kunjungan ke RRC pada bulan Oktober di tahun yang sama. Kementerian Luar
3
Negeri Republik Indonesia memainkan peran utama dalam inisiasi dan formulasi
kebijakan politik luar negeri Indonesia. Landasan politik idiil PLNRI adalah dasar
4
negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang berisi pedoman dasar bagi
pelaksanaan kehidupatan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup
seluruh sendi kehidupan manusia.
2 Ibid. h. 324
3 Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011). h. 323
4 Herningtyas Ratih, Surwandono, dan Tulus Warsito. Menginisiasi Diplomatic Governance dalam
Perumusan dan Artikulasi politik luar negeri. (Jurnal politik profetif Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015. 2015),
h. 50
Sejarah Nasional Indonesia VI 224