Page 230 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

dipahami sebagai seangkaian kepentingan dan nilai-nilai kolektif yang berkaitan
dengan perilaku negara lain.
Seringkali tujuan dalam politik luar negeri dirumuskan secara sederhana
dengan konsep kepentingan nasional. Dengan kata lain, tujuan politik luar

negeri itu merupakan fungsi dari proses-proses tujuan negara baik dalam
jangka panjang, menengah, pendek, yang di rumuskan secara konkrit dengan
mempertimbangkan situasi Internasional dan kababilitas yang di milikinya. 9
Politik luar negeri bebas aktif dicetuskan pertama kali oleh Sutan Syahrir

di New delhi pada tahun 1947, pada saat Inter Asia Relations Conference. Pada
waktu itu Sjahrir mengatakan dalam buku Deplu (1996) yang dikutip oleh Agus
Heryanto (2014 : 23) :

“dunia tampaknya memaksa kita untuk membuat pilihan antara
kekuatan yang saling bermusuhan sekarang, antara Blok Anglo saxon dan
Soviet Rusia. tetapi kita secara benar menolak untuk dipaksa. kita mencari
wujud internasional, yang sesuai dengan kehidupan interen kita dan kita
tidak ingin terperangkap dalam sistem-sistem yang tidak cocok dengan
kita dan tentu saja tidak ke dalam sistem-sistem yang bermusuhan dengan
tujuan kita.”

Pernyataan Sutan Sjahrir di atas dapat disimpukan bahwa kebebasan
dalam artian menginginkan Indonesia yang lepas dari perangkap dengan sistem
yang tidak cocok atau sistem yang bermusuhanan. Dengan kata lain, Indonesia
tetap tidak memihak baik Blok Soviet maupun Sekutu. Disamping itu juga
10
pernyataan ini senada dengan pendapat Hatta mengenai politik bebas-aktif yang
disampaikan rapat KNIP, pernyataan Hatta ini kemudian lebih dikenal dalam
bukunya yaitu “Mendayung Diantara Dua Karang”. 11
Prinsip bebas aktif sebagai sumber kebijakan luar negeri telah di adopsi

sejak awal kemerdekaan yaitu dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama,
Indonesia percaya “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”. Indonesia juga

9 Agus R. Rahman, Jurnal penelitian Politik pemerintahan Sudilo Bambang Yudhoyono, (Jakarta: LIPI,
2005). h. 54.
10 Agus Heryanto. Prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia perspektif teori peran. (Vol
IV No.II Desember 2014). h. 23
11 Michael Leifer, Politik Luar Negeri Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1986). hh. 29-30

Sejarah Nasional Indonesia VI 226