Page 29 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

utama adalah pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia. Pengakuan
kedaulatan di adakan didua tempat yaitu: Den hag, dimana Indonesia diwakili
oleh Moh. Hatta dan di Jakarta yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono

IX.
Realisasi lain dari KMB adalah perubahan bentuk negara RI menjadi
serikat. Pada tanggal 16 Desember 1949 diadakan Pemilihan Presiden RIS dan
pada keesokan harinya Soekarno disahkan sebagai Presiden RIS. Pada tanggal
20 Desember 1949 kabinet RIS dibentuk dan dipimpin Drs. Mohammad Hatta,

kemudian pada tanggal 23 Desember 1949 pimpinan kabinet RIS bertolak ke Den
Haag untuk menandatangani pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember
1949.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27
Desember 1949 terbukalah babak baru sejarah Indonesia sebagai bangsa yang
sepenuhnya “merdeka”. Kemerdekaan Indonesia masih dibebani dengan sistem
federasi dan serikat yang melekat pada Indonesia sebagai konsekuensi hasil
perjanjian KMB. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dianggap

sebagai sisa Kolonial Belanda. Semangat kesatuan muncul dari berbagai negara
bagian dalam RIS. Rakyat Indonesia sebagian besar menolak sistem Negara
Indonesia dalam bentuk federasi. Semangat kesatuan terus berkobar kemudian

ditandai dengan banyak meleburnya beberapa negara bagian tersebut ke dalam
Republik Indonesia. Semangat kesatuan ini merebak bagai “bunga musim semi”
yang kemudian diakhiri dengan bersatunya seluruh negara federasi Indonesia
dalam Republik Indonesia di tahun 1950.
Terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan

seluruh elemen kenegaraan merevisi sistemnya. Konstitusi RIS dirubah menjadi
Konstitusi NKRI, UU RIS dirubah menjadi UUDS 1950, Angkatan Persenjataan
Republik Indonesia Serikat (APRIS) melebur kedalam Tentara Nasional Indonesia

(TNI).
Undang-Undang negara Kesatuan yang kemudian kita kenal sekarang
sebagai Undang-Undang Dasar negara Sementara atau UUDS tahun 1950.
Undang-undang dasar Sementara ini diselesaikan tanggal 20 Juli 1950. Kemudian
setelah itu diadakan perubahan dimasing-masing DPR, rancangan UUD negara

kesatuan diterima, baik oleh senat dan parlemen RIS maupun komite Nasional

Sejarah Nasional Indonesia VI 25