Page 319 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 319

RANGKUMAN



                  Pemilihan  umum  pertama kali  dilaksanakan pada  tahun  1955. Dasar
            pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 adalah Undang-Undang No. 7 tahun
            1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR dan Maklumat

            X  atau  Maklumat  Wakil  Presiden  Mohammad  Hatta,  tanggal  3  November
            1945,  yang  berisi  anjuran  tentang  pembentukan  partai-partai  politik.  Pada
            saat pemilihan pertama ini Indonesia dibagi atas 16 daerah pemilihan. Tujuan

            dari pemilu pertama tahun 1955 yaitu untuk memilih wakil rakyat (DPR dan
            Konstituante).
                  Pada pemilu pertama  ini  pelaksanaan dibuat menjadi  2  tahap.  Tahap
            pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR
            dan tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih konstituante. Hasil

            pemilihan pertama ini dimenangkan oleh empat partai, yakni PNI, Masyumi, NU,
            dan PKI. Dalam sidangnya yang kurang lebih dua setengah tahun konstituante
            gagal  menyusun  Undang-Undang  dasar  sehingga  Presiden  mengeluarakan

            dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi, membubarkan Konstituante, belaku
            kembali UUD 1945 dan UUDS dibubarkan, dan akan dibentuknya DPAS, DPRGR,
            dan MPRS.




                       GLOSARIUM




             PTTK                Peraturan Tata Terib Konstituante
             Pleno               Rapat yang dihadiri oleh segenap anggota paripurna
                                 yang kemudian mencapai hasil perumusan panitia ini
                                 akan dibawa ke sidang

             Konstituante        Lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk
                                 membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru
                                 untuk menggantikan UUDS 1950
             Konstitusi          Sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada
                                 pemerintahan Negara biasanya dikodifikasikan sebagai
                                 dokumen tertulis.


                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            315
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324