Page 316 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

1. Anjuran Presiden/Pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945,
yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat
Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan
dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam UUDS 1950.

2. Sebagian besar dari anggota Konstituante itu telah menyatakan
pendiriannya untuk tidak menghadiri lagi sidang Konstituante. Oleh
sebab itu Konstituante itu tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas
yang dipercayakan rakyat kepadanya.

3. Keadaan yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang
membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa
serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat
adil dan makmur.

4. Dengan dukungan terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh
keyakinan sendiri, Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk
menyelamatkan negara proklamasi.

5. Presiden berkeyakinan bahwa piagam Jakarta tertanggal 22 Juni
1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstituante
tersebut. Demikianlah dasar dekrit 5 Juli 1959.
76
Setelah mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh politik, beberapa

menteri, dan pimpinan Angkatan Perang, pada tanggal 5 juli 1959 disusun
rumusan yang kemudian dikenal sebagai “Dekrit 5 Juli 1959”. Dekrit itu dibacakan
Presiden Soekarno tanggal 5 Juli dalam acara yang berlangsung lima belas menit
di halaaman Istana Merdeka di Jakarta yang dihadiri ribuan orang. Maka atas
77
dasar-dasar tersebut Soekarno mengatakan;
“Kami presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang,
Menetapkan pembubaran Konstituante;
Menetapakan Undang-Undang Dasar 1945 belaku lagi bagi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai
hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya kembali lagi
Undang-Undang Dasar Sementara;
Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri
atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan
utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta
76 Kansil. Op.Cit. hh. 297-298
77 Poesponegoro dan Notosoesanto. Op.Cit. hh. 381-285

Sejarah Nasional Indonesia VI 312