Page 313 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

b. Konsepsi Soekarno
Dalam suasana politik yang makin memburuk dengan meluasnya
pemberontakan-pemberontakan daerah dan tidak tercapainya pemerintahan

yang stabil meskipun telah dilakukan pemilihan umum, Presiden Soekarno
melontarkan suatu gagasan untuk memperbaiki keadaan pemerintahan. Di
hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di istana merdeka pada
tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya yang

kemudian dikenal sebagai ‘Konsepsi Presiden Soekarno’ atau Konsepsi Presiden.
Konsepsi Presiden ini pada pokoknya berisi :
1. Sistem Demokrasi Parlementer secara barat tidak sesuai dengan
kepribadian Indonesia, oleh karena itu harus diganti dengan sistem

Demokrasi Terpimpin.
2. Untuk pelaksanaan sistem Demokrasi Tepimpin perlu dibentuk suatu
kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai
dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam

masyarakat. Konsepsi Presiden ini mengetengahkan pula perlunya
pembentukan ‘kabinet kaki empat’ yang mengandung arti bahwa
keempat partai besar, yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI, turut serta
didalamnya utuk menciptakan kegotoroyongan nasional.

3. Pembentukan dewan nasional yang terdiri dari golongan – golongan
fungsional dalam masyarakat. Tugas utama dewan nasional adalah
memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta.
Konsepsi presiden ini menimbulkan perdebatan yang hangat dalam

masyarakat dan dalam DPR. Partai-partai seperti Masyumi, NU, PSII, Katolik,
dan PRI menolak konsepsi ini, dan berpendapat bahwa mengubah sistem
pemerintahan dan susunan ketatanegaraan secara radikal seperti itu adalah
wewenang konsituante. Suasana semakin tegang telah usaha-usaha untuk

melakukan konsepsi persiden (berpusat di kota) mendapat tantangan di daerah-
daerah, yang mengakibatkan gerakan daerah semakin memuncak dan semakin
meluas. Tidak lama kemudian pada bulan maret 1957 Perdana Menteri Ali
Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya.

Sejarah Nasional Indonesia VI 309