Page 309 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Gambar 6.7 Suasana pengucapan pernyataan bersama dalam Musyawarah Nasional di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1957. Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka.
Akan tetapi, meskipun telah bersidang selama kurang lebih dua setengah
tahun namun Konstituante belum bisa menyelesaikan tugasnya, situasi ditanah air
berada dalam keadaan genting, sehingga dikhawatirkan bisa timbul perpecahan
bangsa dan negara. Belum lagi konstituante selalu gagal memecahakan masalah

pokok dalam menyusun undang-undang dasar baru, karena tidak pernah
mencapai quorum 2/3 sebagaimana yang diharuskan.
62
Memperhatikan lambannya perkembangan sidang konstituante yang
membahas masalah dasar negara disertai perkembangan politik di luar gedung

konstituante yang berubah sangat cepat, pihak AD yang dimotori oleh Jendaral
Abdul Haris Nasution menyatakan dalam suatu pertemuan sipil militer I pada
13 Februari 1959, bahwa TNI (AD) sedang melopori usaha untuk kembali ke
UUD proklamasi 1945. Usaha AD itu brhasil meyakinkan Presiden Soekarno

dan Kabinet Djuanda. Dalam plenonya pada 19 Februari 1959, Kabinet Djuanda
memutusakan akan melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke
UUD 1945 yang akan dilakukan secara konstitusional. Keputusan itu disampaikan
kepada Presiden Soekarno sehari kemudian dan Soekarno menerima keputusan

itu. 63
Untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya presiden pada 22 April 1959,
Presiden Soekarno menyampaikan amanat atas Pemerintah Republik Indonesia

62 Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisai Mpr periode 2009-20014,empat pilar kehidupaan berbangsa
dan bernegara, h.132
63 M. Dzulfikriddin. Op.Cit. h.114

Sejarah Nasional Indonesia VI 305