Page 310 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

di depan sidang pleno Konstituante agar menetapkan saja Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik
Indonesia.
64
Semua fraksi di Konstituante setuju dengan usulan pemerintah itu, kecuali

Masyumi dan fraksi-fraksi Islam lainnya. Sebagai tuntutan minimal, mereka
meminta cara dalam pembukaan UUD 1945 itu ditambahkan dengan Piagam
Jakarta dan pada Pasal 29 Ayat 1-nya diberi amandemen sehingga berbunyi
seperti yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Oleh karena tidak ada kesepakatan

terhadap kedua usulan yaitu kembali ke UUD 1945 apa adanya seperti ditetapkan
pada 18 agustus 1945 atau kembali ke UUD 1945 dengan amandemen seperti
yang diusulkan oleh fraksi-fraksi islam, maka jalan keluarnya dilakukan voting.
65
Sesudah memusyawarahkan anjuran sejak tanggal 29 April 1959, akhirnya

pada tanggal 30 Mei, 1, dan 2 Juni 1959 diselenggarakan pemungutan suara
di Konstituante (Bandung) untuk menetapkan diterima tidaknya anjuran itu.
Hasilnya sebagai berikut :
1. Pemungutan suara I, tanggal 30 Mei 1959. Hadir 478 anggota; setuju

269; tidak setuju 199. Pemungutan suara ini dilakukan secara terbuka.
2. Pemungutan suara II, tanggal 2 Juni 1959. Hadir 469 anggota; setuju
264; tidak setuju 204. Pemungutan suara ini dilakukan secara tertutup.
3. Pemungutan suara II, tanggal 2 Juni 1959. Hadir 469 anggota; setuju

263; tidak setuju 203. Pemungutan suara ini dilakukan secara terbuka.
66
Selain alasan prosedural yang tidak konstitusional, ada sejumlah alasan
fundamental yang menyebabkan para anggota konstituante dari faksi nasionalis,
komunis, dan Islam menolak berlakunya kembali UUD 1945 sebagai pengganti

UUDS 1950. Tidak lain karena adanya kekurangan dan kelemahan yang terdapat di
dalam UUD 1945 itu sendiri, yakni pertama, memberi porsi kekuasaan terlampau
besar kepada eksekutif, yang memungkinakan terwujudnya pemerintahan
diktaktor. Kedua, kurang memberikan perlindungan terhadap HAM dan hak-hak

warga negara. Ketiga, begitu banyak loop holes yang terdapat dalam rumusan
pasal-pasal UUD 1945. 67

64 Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisai Mpr periode 2009-20014, empat pilar kehidupaan berbangsa
dan bernegara, hh.132-133
65 M. Dzulfikriddin.Op.Cit. hh. 114-115
66 Kansil. Op.Cit h. 297
67 Huda. Op.Cit. h. 133

Sejarah Nasional Indonesia VI 306