Page 308 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Kontituante dan cara-cara kerja. Peraturan tata tertib diterapkan dalam sidang
pada semester pertama tahun 1957. Selama perdebatan tentang peraturan
59
tata tertib, partai-partai nasionalis radikal mengajukan pendapat yang secara
prinsipil bertentangan dengan pendapat mayoritas perihal dasar wewenang

konstituante dan fungsi konstituante yang, kalau diliahat dari perkembanagan
kemudian dapat dianggap sebagai indikasi campur tangan pemerintah yang
dilakukan pada tahun 1959.
60
Pembicaraan tentang dasar negara berlangsung dalam dua masa

persidangan. Pertama, dari 11 November hingga 7 Desember 1957 dan kedua,
dari 22 April hingga 2 Juni 1959. Pada masa persidangan pertama, tampil 101
orang pembicara yang mengungkapkan aspirasi politik masing-masing, disertai
berbagai argumentasi, termasuk bantahan dan kritikan terhadap pandangan

kelompok lain. Akhirnya sidang pleno pada 6 Desember 1957 memutuskan
bahwa perdebatan tentang dasar negara perlu ditangguhakan untuk membentuk
Panitia Persiapan Konstitusi (PPK) yang ditugaskan untuk mempersiapkan
rumusan yang akan memungkinkan tercapainya kompromi.

Pada sidang tahun 1958, pokok-pokok pembicaraan yang penting ialah
ha-hak asasi manusia, penyempurnaan prosedur, dan asas-asas dasar kebijakan
negara. Berbeda dengan sifat pedebadan mengenai dasar negara yang cenderung
berpengaruh pada perpecahan, perdebatan tentang hak-hak asasi manusia

malah lebih mempersatukan. Ini terlihat dari adanya konsensus yang menonjol
mengenai arti penting hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama.
Beberapa perbedaan pendapat yang ada berkisar pada kebebasan berpindah
agama yang tidak dapat diterima oleh partai-partai Islam, dan masalah-masalah

yang berkaitan dengan hak milik modal asing yang disalahgunakan untuk
memeras rakyat, serta persamaan hak bagi semua warga negara Indonesia tanpa
memandang keturunan. Pada tanggal 9 dan 11 September 1958 Kontituante
menerima 19 Pasal mengenai hak-hak asasi manusia untuk dimasukan ke dalam

Undang-Undang Dasar dan menyetujui sejumlah besar hak-hak asasi manusia
khusus untuk diteruskan kepada panitia perisapan konstitusi agar dapat
dirumuskan dalam pasal-pasal. 61

59 Adnan Buyung Nasution, Op.Cit., h. 40
60 M. Dzulfikriddin. Op. Cit,. h.113
61 Adnan Buyung Nasution. Op.Cit. h. 41

Sejarah Nasional Indonesia VI 304