Page 307 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Kemudian konstituante membahas dan menyusun PTTK, menentukan
struktur organisasi, pembagian kerja, hak-hak dan tanggung jawab anggota,
penyusunan dan perubahan agenda, serta prosedur pemungutan suara. Dengan
demikian konstituante sekligus juga menggariskan ketidak-tergantungannya

pada pemerintah dalam menyusun undang-undang dasar baru. Dalam menyusun
PTTK, Konstituante menentukan organ-organnya sebagai berikut :
1) Sidang pleno.
2) Pemimpin yakni ketua dan wakil-wakil ketua.

3) Panitia persiapan konstitusi.
4) Komisi-komisi Konstitusi.
5) Panitia musyawarah.
6) Panitia rumah tangga.

7) Panitia-panitia lain (sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 ayat 2
PTTK).
8) Sekertariat. 56
Badan Konstituante yang telah ditentukan oleh Presiden Soekarno pada

tanggal 10 November 1956 dengan pidato pelantikannya yang terkenal dengan
judul “Susunlah Konstitusi yang benar-benar Konstitusi Republika”. Para
57
anggota Konstituante, yang berangkat mewakili partai masing-masing, lantas
terus-menerus bersidang dan berdebat selama dua setengah tahun untuk

merancang dan menyusun UUD baru yang lebih komprehensif daripada UUD
yang telah ada.
Pembahasan mengenai UUD atau Konstitusi baru itu juga mencangkup
dasar negara dan hak asasi manusia. Dari sekian banyak pokok masalah yang

dibahas untuk dimasukan ke dalam UUD baru, masalah dasar negara adalah
yang paling alot dan banyak menyita waktu. Bahkan, karena kegagalannya dalam
menetapkan dasar negara itu, konstituante dinilai gagal oleh sebagian peminat
sejarah politik Indonesia. 58

Pada sidang-sidang tahun 1956, ketua dan wakil-wakil ketua dipilih menurut
prosedur yang disetujui sesudah perdebatan yang panjang lebar. Setelah
itu, dimulai diskusi mengenai peraturan tata tertib yang mencakup organisai
56 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama
Grafiti, 2009) h. 37
57 Dasril Radjab. Op.Cit. h. 104
58 M. Dzulfikriddin. Op.Cit. h. 112

Sejarah Nasional Indonesia VI 303