Page 315 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

4) Memperjuangkan Irian Barat
5) Mempercepat pembangunan
Dalam usaha untuk mencari penyelesaian masalah-masalah daerah serta
musyawarah pada tanggal 10-14 September 1957 diselenggarakan musyawarah

nasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional baik dipusat maupun didaerah,
termasuk mantan wakil Presiden Moh. Hatta di Jakarta. Dalam musyawarah
nasional tersebut dibicarakan antara lain masalah-masalah pemerintahan, soal-
soal daerah, ekonomi keuangan, angkatan perang, kepartaian, dan juga masalah

yang menyangkut dwitunggal Soekarno-Hatta. Musyawarah nasional ini berhasil
mengambil beberapa keputusan yang mencermikan suasana saling pengertian
selama musyawarah tersebut berlangsung. Pada penutupannya pada tanggal
14 September dikeluarkan suatu pernyataan bersama yang ditandatangani oleh

Presiden Soekarno dan mantan wakil Presiden Moh. Hatta (Sudharmono, 1985
: 110).

6 Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Periode ini dimulai dengan dilaksanakannya pemilihan umum 1955 dan
berakhir dengan diumumkannya Dekrit Presiden tahun 1959 tentang kembali
ke UUD 1945. Setelah bersidang lebih kurang 2,5 tahun ternyata badan
72
Konstituante belum dapat menghasilkan suatu rancangan UUD sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 134 UUDS 1950. Majelis Konstituante tidak atau
73
belum berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun UUD baru ketika
Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal.

Atas dasar inilah, ia mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang
memberlakukan kembali UUD sebagai UUD Negara Republik Indonesia.
74
Dasar hukum yang dijadikan rujukan untuk mengeluarkan dekrit ini adalah
Staatsnoodrecht (hukum tata negara darurat). Dalam konsiderans dari Dekrit
75
itu, dikemukakan beberapa dasar pertimbangan bagi penetapan dekrit tersebut,
yaitu :

72 Poesponegoro dan Notosoesanto. Op.Cit. h. 316
73 Radjab., Op.Cit. h. 104
74 Huda,. Op.Cit. h .131
75 Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-20014, empat pilar kehidupaan berbangsa
dan bernegara, h. 133

Sejarah Nasional Indonesia VI 311