Page 332 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

1 Demokrasi Terpimpin di

Indonesia 1959-1965

Ketegangan-ketegangan politik yang terjadi
pasca Pemilihan Umum 1955 membuat situasi

reminder politik di Indonesia tidak menentu. Kekacauan
politik ini berimbas pada keadaan negara menjadi
Demokrasi Terpimpin darurat. Ditambah lagi Konstituante yang mengalami
menurut Soekarno
adalah bentuk relevan kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru,
untuk Indonesia, membuat Negara Indonesia tidak memiliki pijakan
pondasinya sesuai
pembukaan UUD hukum yang kuat. Menurut pengamatan Soekarno,
1945 demokrasi liberal tidak semakin mendorong Indonesia
mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan, yakni

berupa masyarakat adil dan makmur.
1
Dalam catatan Sejarah peralihan antara demokrasi parlementer ke
Demokrasi Terpimpin dituliskan sejak tahun 1959, namun istilah Demokrasi
Terpimpin sudah dinyatakan oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1957 ketika

banyak tokoh yang mulai khawatir tentang warna demokrasi Indonesia. Dalam
pidatonya dengan judul “Republika Sekali Lagi Republika“ pada sidang Pleno
Konstituante di Bandung 22 april 1959, Soekarno menyerang Konstituante
karena mempraktikkan cara-cara demokrasi liberal, sambil menawarkan

solusi mengembalikan demokrasi Indonesia pada masa Demokarsi Terpimpin.
Demokrasi Terpimpin menurut Soekarno adalah bentuk relevan untuk Indonesia,
pondasinya sesuai pembukaan UUD 1945.
2
Setelah Orde Lama menganggap demokrasi parlementer gagal dalam

mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada
awal kemerdekaan. Terbentuknya Demokrasi Terpimpin di Indonesia diawali
3
pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan penuh
pemerintahan sebagai akibat krisis politik dan kekacauan diberbagai bidang pada

1 Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini, (Yogyakarta: DIVA Press,2014).
h 386.
2 Eko Prasetyo, Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik di Indonesia, (diakses pada jurnal UIN
Jakarta, 2014).
3 Sudirman, Op.Cit. h. 384

Sejarah Nasional Indonesia VI 328