Page 335 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Pada tahun 1950-an jumlah murid-murid di sekolah lanjutan tingkat
pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas mulai melimpah dan semuanya
mengharapkan dapat menjadi mahasiswa. Universitas baru didirikan di tiap
kota provinsi, jumlah fakultas ditambah meskipun tenaga pengajarnya tidak ada

sehingga harus dirangkap oleh pejabat-pejabat pemerintah di daerah. Perguruan
tinggi swasta juga semakin banyak, terutama setelah tahun 1960. Hal ini menadai
suatu ekpansi yang sangat besar dalam pendidikan tinggi. Eksplosi pendidikan
tinggi ini disebabkan oleh meluasnya aspirasi untuk menjadi mahasiswa.
10
Sistem penerimaan mahasiswa yang relatif mudah dan pembebasan
uang kuliah ikut berpengaruh dan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah
mahasiswa. Pada tahun 1961 jumlah perguruan tinggi sebanyak 181 buah. Sejak
tahun 1962 sistem pendidikan untuk SMP dan SMA mengalami perubahan yang

mana pada 1 Agustus 1962 pembagian A dan B di SMP ditiadakan. Menariknya
lagi dalam kurikulum SMP baru ini ditambahkan pula dua mata pelajaran baru,
yakni mata pelajaran Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Keluarga. Sistem
pendidikan di SMA juga mendapatkan perubahan dimana hanya mempunyai

satu jenis kelas I. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelajar mendapatkan
kesempatan untuk memilih minat. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962
11
tanggal 7 Maret 1962, tentang Pembentukan Departemen Olahraga (Depora)
yang bertugas mengatur, mengoordinasikan, mengawasi, membimbing, dan

bila perlu menyelenggarakan kegiatan olahraga termasuk pendidikan jasmani di
sekolah sampai perguruan tinggi. Presiden Soekarno ingin menjadikan olahraga
sebagai instrumen revolusi pembangunan yang multikompleks, baik ke dalam
maupunn ke luar negeri.
12
Konsep Pembelajaran pada tahun 1964 mewajibkan sekolah
membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan.
Rencana pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964. Kurikulum 1964 adalah
alat untuk membentuk manusia Pancasilais yang sosialis Indonesia, dengan

sifat-sifat seperti pada ketetapan MPKS No. 11 tahun 1960. 13

10 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Indonesia Jilid VI Zaman Jepang
dan Zaman Republik Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). h. 496
11 Ibid., hh. 496-497.
12 Poesponegoro dan Notosusanto., op.cit. h. 500.
13 Sudirman. Op.Cit. h 398.

Sejarah Nasional Indonesia VI 331