Page 339 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Oleh karena itu, ia meminta agar partai-partai politik dibubarkan, kemudian
memperkenalkan sebuah konsepsi baru sistem pemerintahan, yaitu “Demokrasi
Terpimpin”. Presiden Soekarno berpandangan, cara pembentukan pemerintahan

atas dasar demokrasi parlementer yang bersifat kepartaian dengan paham
politik liberal, tidak akan sanggup membawa negara kita keluar dari segala
kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu, Soekarno mengambil jalan luar biasa
untuk membentuk Kabinet Karya yang bersifat darurat extra parlementer.
Menurut keyakinan Soekarno, susunan ketatanegaraan yang berdasarkan

“multipartisme”, seperti dianjurkan dalam Maklumat Pemerintah 14 November
1945 itu, ternyata tidak cocok dengan cita-cita umum masyarakat karena hanya
menimbulkan politik free fight liberalism dan politik tersebut menghambat

pembangunan negara di segala lapangan.
20
Pada bulan Januari 1959, Presiden
Soekarno memulai perundingan-perundingan
reminder dengan PNI, NU, dan PKI mengenai gagasan
Demokrasi Terpimpin. KSAD Harris Nasution tanggal
Pada bulan Januari
1959, Presiden Soekarno 19 Februari menyatakan, bahwa Angkatan Darat
memulai perundingan- mendukung Demokrasi Terpimpin. Dalam sidang
perundingan dengan Konstituante di Bandung terjadi pertarungan antara
PNI, NU, dan PKI
mengenai gagasan golongan Islam dan golongan-golongan lain yang
Demokrasi Terpimpin. tidak menghandaki negara Islam. Pada tanggal
KSAD Harris Nasution
tanggal 19 Februari 23 April 1959 Soekarno menyerukan pada sidang
menyatakan, bahwa Konstituante, akhirnya Soekarno mendekritkan
Angkatan Darat kembali ke UUD 1945, sebuah tindakan yang di
mendukung Demokrasi
Terpimpin luar hukum, karena pembentukan Undang-undang
Dasar bukan wewenang seorang Presiden, tetapi
adalah wewenang sidang Konstituante. Dekrit

Soekarno juga menyatakan, bahwa UUD sementara tidak berlaku lagi. Tindakan
Soekarno ini segera disusul dengan larangan dan pembatasan kegiatan-kegiatan
politik di Jakarta. 21
Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 Soekarno memberikan
landasan ideologis pada gagasan Demokrasi Terpimpin, yang diberinya nama

20 Zoelva. Op.Cit. h. 75-76.
21 Mochtar Lubis, Hati Nurani melawan Kezaliman, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988). hh. 50-52.

Sejarah Nasional Indonesia VI 335