Page 344 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Presiden membentuk Kabinet Gotong-Royong pada tahun 1957 tanpa persetujuan
DPR hasil pemilihan umum. sejak itu terlihat kekuasaan pemerintahan negara
semakin memusat di tangan Presiden. Semua keputusan politik ditentukan
Presiden, sementara DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat- Gotong Royong)

dipaksa berperan sebagai pengabsah tindakan-tindakan Presiden. Ini merupakan
bagian dari langkah-langkah penertiban yang dilakukan oleh Presiden Soekarno,
dengan tujuan utama mengembalikan kehidupan demokrasi pada UUD 1945.
33
Langkah penertiban yang lain, adalah penertiban kepartaian, dengan

memberikan pengakuan hanya kepada partai-partai yang memenuhi
ketentuan tertentu, termasuk ketentuan-ketentuan politik, bukan semata-mata
hukum. DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan karena menolak
mengesahkan rancangan anggaran belanja pemerintah pada tahun 1960, dan

digantikan dengan DPR-GR yang beranggotakan orang-orang yang diangkat oleh
Presiden, termasuk dalam hal ini adalah wakil-wakil angkatan bersenjata, dan
penertiban terhadap inisiatif masyarakat seperti pembubaran Liga Demokrasi,
yaitu suatu badan yang didirikan oleh beberapa tokoh partai politik, yang melihat

perkembangan yang sangat berbahaya bagi demokrasi.
34
Pada bulan Juli 1959 Dewan Nasional dibubarkan dan dibentuklah
Dewan Pertimbangan Agung yang disebut di dalam Undang-undang Dasar 1945,
seperti halnya suatu lembaga baru yang disebut Dewan Perancang Nasional

yang diketuai oleh Yamin. Pada tanggal 20 Januari 1961 Soekarno membentuk
35
Front Nasional, yang jelas hendak dikembangkan oleh Soekarno menjadi satu-
36
satunya partai politik. 37
Setelah berbagai perangkat lembaga negara diciptakan, maka

beberapa kegiatan pun dilaksanakan semua itu disesuaikan dengan Demokrasi
Terpimpin, yang telah menjadi pedoman dalam menata kehidupan demokrasi
di Indonesia. Dalam proses ini PKI berhasil menempatkan diri pada posisi yang
memberikan dukungan terhadap demokrasi ini. Bahkan semakin nyata PKI karya

(kabinet Juanda) yang dibentuk berdasarkan UUDS 1950 harus diganti juga
33 Alian Syair, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Palembang: FKIP Unsri). h. 55.
34 Ibid., h. 55
35 Ricklefs. Op.Cit. h. 403.
36 Front Nasional merupakan organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita
yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi
kekuatan untuk menyukseskan pembangunan.
37 Lubis. Op.Cit. h. 66

Sejarah Nasional Indonesia VI 340