Page 346 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

terpimpin itu adalah keliru dan institusional sebab sebagai Presiden, dia tidak

berhak mengeluarkan suatu pernyataan politik. Pengunduran diri Hatta ini telah
membuat pergolakan di daerah-daerah semakin meningkat. Pada umumnya
tokoh-tokoh di daerah menyesalkan pengunduran ini, salain itu perasaan anti
terhadap Presiden Soekarno dan Jakarta semakin meluas. 41

Kebijakan otoriter Soekarno ditentang oleh Masyumi, PSI, dan beberapa
sekutunya. Mereka lalu mendirikan organisasi yang disebut Liga Demokrasi.
Bersama dengan Wali Gereja Indonesia, Liga Demokrasi menyatakan menentang
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). DPR-GR dibentuk Soekarno

setelah ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Alasan utama sikap oposisi ini
adalah karena meluasnya pengaruh PKI dalam DPR-GR dimana PKI menguasai
25% dari jumlah kursi yang ada. 42

Gambar 9.5 Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh Presiden Soekarno di
Istana Merdeka pada tanggal 25 Juni 1960. Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Pertengahan tahun 1958 terjadi perdebatan terbuka antara Bung Hatta dan
Bung Karno mengenai konsepsi demokrasi untuk Indonesia. Perdebatan timbul
akibat gagasan yang dilontarkan Soekarno mengenai Demokrasi Terpimpin-nya.
Bung Hatta memberi pandangannya yang diperlukan adalah demokrasi yang

bertanggung jawab. Jaksa Agung Suprapto mengeluarkan penyataan, bahwa dia
mendukung konsepsi Demokrasi Terpimpin Soekarno, dan mengatakan bahwa
Demokrasi Terpimpin cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. 43
41 Ibid., h. 58.
42 Oktorino., et.al, Op.Cit., h. 240
43 Lubis, Op. Cit. h. 57.
Sejarah Nasional Indonesia VI 342