Page 342 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Manipol (Manifesto Politik) yang di dalamnya mencakup Pancasila. Ajakan
Soekarno supaya jangan takut terhadap komunis sangat mengutungkan PKI,
dan menjadikan PKI aman. PKI mendapat keuntungan dan perlindungan dari
kebijakan politik Presiden Soekarno. 26

c. Kebijakan Politik Masa Demokrasi Terpimpin
Jatuhnya Kabinet Ali Sastromidjojo kedua yang disusul dengan
pemberlakuan hukum darurat perang memberi kesempatan bagi Soekarno untuk

meneruskan konsepnya mengenai Demokrasi Terpimpin. Batasan-batasan yang
menghambatnya dalam perannya sebagai presiden konstitusional yang tidak
memegang kekuasaan eksekutif ternyata telah berhasil diterobos. Sejak saat
itu, Soekarno mengabaikan prosedur konstitusional, memperkuat kekuasaan

eksekutif, dan menegakkan kembali “legislatif revolusioner”. 27
Pertama-tama, Soekarno menujuk Suwirjo, ketua PNI untuk membentuk
kabinet yang sesuai dengan pemikirannya mengenai Kabinet Gotong-Royong,
yang memberi tempat bagi keempat partai terbesar, PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

Ketika Suwirjo gagal membentuk kabinet gotong royong, Soekarno mengangkat
dirinya sendiri sebagai warga negara ”biasa” menjadi formatur untuk membentuk
kabinet kerja darurat yang ektra-parlementer dan sebagai Panglima Tertinggi
Angkatan Perang di bawah hukum darurat perang, ia mengangkat beberapa

orang yang tidak berafiliasi pada partai untuk menjadi menteri. Dalam beberapa
hari Soekarno berhasil membentuk Kabinet Gotong Royong yang diketuai
Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri. Anggotanya terdiri dari orang-
orang non-partai. Meskipun kebinet ini tidak memperoleh mosi kepercayaan dari

Parlemen, partai-partai besar mendukungnya. Hanya Masyumi, Partai Katolik,
dan Partai Rakyat Indonesia yang kecil itu yang secara terbuka menentangnya.
28
Demokrasi Terpimpin diberlakukan di Indonesia sebagai usaha
untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan

kepemimpinan personal yang kuat. Meskipun UUD 1945 memberi peluang
seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun, ketetapan
MPRS No. III/1963 mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
26 Ibid., hh. 394-395
27 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintaha Konstitusional di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama,
1995). h. 306.
28 Ibid., h. 307.

Sejarah Nasional Indonesia VI 338