Page 343 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Dengan lahirnya MPRS ini, secara otomatis telah membantalkan pembatasan
waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945. Kepemimpinan presiden
tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang
dari ketentuan-ketentuan UUD 1945. Misalnya, pada tahun 1960, Presiden

Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum. padahal, dalam penjelasan
UUD 1945, secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak memiliki wewenang
untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, sejak diberlakukan Dekrit Presiden
1959, telah terjadi penyimpangan konstitusi. 29

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan awal dari perubahan berbagai
kebijakan pemerintah. Soekarno menetapkan Majelis Permusyawaratan
30
Rakyat Sementara (MPRS) yang beranggotakan 616 orang di mana Aidit menjadi
salah seorang wakil ketua. November 1960 MPRS angkatan Soekarno juga
31
telah mengesahkan Manifesto Politik (Manipol) sebagai haluan Negara, dan
putusan ini telah diserahkan pada Soekarno di Istana Bogor. Dengan demikian
Soekarno telah mengukuhkan kediktarorannya, yang menandai seluruh masa
kekuasaannya. 32

Gambar 9.4 Presiden Soekarno Berpidato dalam Rapat Umum Memperingati Dekrit Presiden 5
Juli 1963. Sumber: www.google.co.id/image

Pada Demokrasi terpimpin yang berusaha integrasi kekuasaan yakni
memusatkan kekuasaan dalam satu tangan yaitu, Presiden sendiri. Pemusatan
kekuasaan di tangan Presiden Soekarno, sebenarnya sudah dilakukan sejak
29 Sudirman. Op.Cit. hh. 388-389.
30 Nino Oktorino et.al, Ensiklopedia Sejarah dan Budaya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2009). h. 241.
31 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). h. 406.
32 Mochtar Lubis, Hati Nurani melawan Kezaliman, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988). hh. 64-65.

Sejarah Nasional Indonesia VI 339