Page 345 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

secara otomatis. Sehari setelah dekrit itu, tanggal 6 juli 1959, Kabinet Juanda
mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Tanggal 9 Juli 1959 terbentuklah
kabinet baru dengan nama kabinet kerja. Adapun program Kabinet Kerja ialah:
38
1. Memperlengkapi sandang pangan rakyat;

2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara;
3. Melanjutkan perjuangan menentang imprealisme ekonomi dan
imprealisme politik. 39

d. Konflik Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Demokrasi Terpimpin dapat
dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama, dari bulan
reminder Februari 1957 hingga Juli 1958 dan mencakup

perkembangan sejak muncul sampai berakhirnya
Kebijakan otoriter
Soekarno pada masa pemberontakan daerah. Tahap kedua, dari bulan
Demokrasi Terpimpin Juli 1958 hingga November 1958, ketika diusahkan
ditentang oleh perumusan ide dasar Demokrasi Terpimpin. Dalam
Masyumi, PSI, dan
beberapa sekutunya. tahap kedua ini pertentangan antara pendukung
Mereka lalu mendirikan dan penentang Demokrasi Terpimpin menjadi
organisasi yang disebut jelas. Masalah-masalah utamanya ialah; 1) Dasar
Liga Demokrasi.
konstitusional bagi Demokrasi Terpimpin menjadi

jelas; 2) Kedudukan konstitusional bagi golongan
fungsional – model perwakilan rakyat di bawah pengawasan pemerintahan yang
baru dibentuk – di tengah-tengah partai-partai politik; 3) Dari bulan November
1958 hingga Juli 1959, ketika Demokrasi Terpimpin memasuki tahap pelaksanaan

melalui jalan kembali ke UUD 1945 dan perubahan seluruh sistem politik. Dalam
tahap ini Angkatan Darat memainkan peranan yang menentukan. 40
Keinginan Soekarno dalam menerapkan Demokrasi Terpimpin ini telah
membuat hubungan dengan Hatta menjadi semakin tidak harmonis bahkan

cara pandang mereka dalam bidang politik menjadi pecah. Hal ini ditandai
dengan pernyataan pengunduran diri Hatta dari wakil Presiden tanggal 1
Desember 1956. Menurut Hatta, tindakan Presiden Soekarno tentang konsepsi
38 Alian Syair. Op.Cit. hh. 71-72.
39 G Moedjanto, Indonesia Abad ke-20, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998). h. 115.
40 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama.
1995). h. 302.

Sejarah Nasional Indonesia VI 341