Page 349 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

3. Inti MANIPOL adalah USDEK, sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL
USDEK.
4. Pengangkatan Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti

sebagai presiden seumur hiduup.
5. Pidato presiden yang berjudul “Berdiri di Atas Kaki Sendiri” sebagai
pedoman revolusi dan partai politik luar negeri. 49
Selain itu juga, banyak di antara anggota mengecam Demokrasi Terpimpin
karena kurang bersifat demoktaris. Prawoto Mangkusasmito (Masyumi)

menegaskan bahwa definisi Demokasi Terpimpin hanya berupa slogan yang
tidak jelas. Misalnya, kepemimpinan dalam Demokrasi Terpimpin menurut
definisi dalam pidato Presiden ialah musyawarah “yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan musyawarah”, bukan oleh “perdebatan dan taktik untuk
mengakhiri pembahasan dengan cara konfrontasi antara penganut, penentang
dan menghitung suara pro atau kontra sebuah usul”. Tetapi, konfrontasi antara
penganut dan penentang yang pada akhirnya menghasilkan pemungutan
suara tidak dapat dielakkan dan umunya diterima sebagai “keburukan yang

dibutuhkan” karena tidak ada cara demokrasi lain untuk mencapai keputusan.
Kemudian ia menentang pendapat Soekarno bahwa kebebasan berpendapat
dan kebebasan berbicara di batasi dalam Demokrasi Terpimpin.

Soekarno memberi kesan bahwa demokrasi selain Demokrasi Terpimpin
tidak terbatas. Tetapi, demokrasi selalu mempunyai batas. Menurutnya, semua
ini harus ditetapkan dalam norma-norma hukum dan tidak boleh dibiarkan
dalam tangan pemimpin besar karena akan mempermudah penyalahgunaan
kekuasaan. Abidin (Partai Buruh) menyangkal bahwa Demokrasi Terpimpin
50
sesuai dengan kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia karena di
negeri ini terdapat berbagai filsafat hidup yang sangat berbeda sesuai dengan
keanekaragaman suku bangsa. Karena itu menurut Abidin, sistem pemerintahan

yang paling cocok untuk Indonesia ialah bentuk negara federasi yang di dalam
naungannya negara-negara anggota bebas untuk mengatur urusan dalam
negerinya sendiri.

49 Ibid., hh. 392-393.
50 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintaha Konstitusional di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama,
1995), h. 366.

Sejarah Nasional Indonesia VI 345